Delapan Kegagalan Kepemimpinan Gubernur Maluku Murad Ismail
Ilustrasi pemilihan Gurbernur Maluku.
MERAHPUTIH | MALUKU- Keinginan Murad Ismail untuk maju dalam bursa calon Gubernur Maluku untuk kali kedua mendapat beragam komentar dari salah satu masyarakat Maluku Fahmi Idris yang ditemui media ini Senin (15/4/2024) disalah satu kafe kawasan kota Ambon.
Mengutip dari pernyataan ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias, dia mengungkapkan sejumlah Kegagalan Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku.
Kegagalan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias saat Paripurna mendengarkan akhir kata Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022, Kamis (3/8/2023).
Dalam laporannya, Fraksi Golkar membagi kegagalan Gubernur menjadi dua poin besar.
Yakni Gagal dalam realisasi visi misi dan Gagal dalam kebijakan.urai Fahmi.
"Melampaui aspek fiskal, Fraksi kami juga telah mengamati adanya beragam kegagalan dan permasalahan dalam pelaksanaan visi, misi, program, dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahan Gubernur Maluku periode 2019-2024. Kami meyakini bahwa efektivitas sebuah pemerintahan terletak pada kemampuannya dalam menerjemahkan rencana ke dalam realisasi yang sesuai," menirukan ucapan Anos saat Paripurna.
1.Perkantoran Provinsi, serta Rekruitmen PNS dan Pejabat berdasarkan Kompotensi dan Pertimbangan Keterwakilan Suku, Agama, dan Kewilayahan.
2.Selanjutnya penerapan Sistem e-government dan e-budgeting untuk Transparansi dan percepatan Pelayanan Publik; Harga sembako stabil dan murah; Mewajibkan perusahaan di Maluku mempekerjakan 60 persen anak Maluku.
- Serta Biaya Pendidikan Gratis untuk SMU-SMK di Maluku; Kartu Beasiswa Maluku untuk Mahasiswa berprestasi yang kurang mampu; Pembangunan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf Internasional; Meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh.
- Kemudian Kartu Maluku Sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit; Pengembangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional; Pembangunan Smart City di pusat kabupaten/Kota di Maluku.
- Sementara gagal dalam membuat dan menerapkan kebijakan, diantaranya, tidak menempati Rumah Dinas; Tidak melakukan aktivitas Kedinasan selaku Gubenur di Kantor Gubernur Maluku, tetapi dialihkan ke Rumah Pribadi.
6. Mes Maluku sebagai Salah sate asset Daerah yang memiliki Potensi Untuk mendatangkan Dividen bagi daerah, pembangunannya terbengkalai dan berantakan.
- Kemudian, Menyebabkan Daerah Banyak mendapat sanksi dalam hal kebijakan fiscal seperti pemotongan DAK; Menyebabkan Penyempitan keleluasaan Belanja Daerah untuk program dan Kegiatan akibat beban Hutang; Beban Hutang 700 milyar; Banyak menimbulkan persoalan Pasca melakukan pendandatangan MoU dengan Pihak III karena tanpa melalui Koordinasi dengan DPRD.
- Serta, Tidak mempraktekkan Good Government dalam tata kelola pemerintahan dengan mengabaikan DPRD sebagai Mitra Eksekutif; ketidak profesionalan dalam penempatan orang untuk jabatan dan posisi-posisi tertentu di Pemerintahan; dan Jabatan PLT Dinas yang periode jabatnnya melampaui ketentuan Perundangan -undangan.
" Delapan kegagalan kepemimpinan Murad ini dikatakan oleh ketua Fraksi Partai Golkar Anos Jeremias saat membacakan sikap fraksi partai Golkar," tegas Fahmi sambil menyeruput secangkir kopi hitam.
"Semua hal yang disampaikan oleh fraksi Golkar lanjut-nya bukanlah sekadar asumsi, tetapi didasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan. dengan melihat adanya berbagai kegagalan dan ketidak-berhasilan yang secara konkret mempengaruhi kondisi fiskal tahun 2022," ungkapnya.
FGP meyakini, sejumlah persoalan dan kegagalan tersebut dipastikan memiliki dampak kedepan terhadap pengelolaan pemerintahan dan pembangunan Daerah ini.
Lanjutnya, FGP berharap kedepan tak boleh membiarkan terjadinya penurunan pendapatan, tidak lagi terjadi inefisiensi belanja, harus mengelola defisit fiskal dengan bijaksana, dan mampu mendiversifikasi sumber pendapatan kita.
Serta jangan lagi melakukan tindakan dan kebijakan pemerintahan diluar tata aturan Perundang-undangan.
"Semua ini harus dijalankan dengan komitmen yang kuat demi stabilitas pemerintahan, ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan di Provinsi Maluku," tandas Fahmi yang 'setia' mengutip pernyataan ketua fraksi Golkar DPRD propinsi Maluku.(red)
