Lagi, Murad Ismail Diduga Labrak Aturan Main
Gubernur Maluku Murad Ismail.
MERAHPUTIH |MALUKU-Ditengah ramai-nya berita pembatalan pelantikan ASN yang dibatalkan oleh Kemendagri, tiba-tiba muncul SK Gubernur Maluku no 744 - 746 Tahun 2024 Tanggal 18 April 2024 dan no 310 - 708 Tahun 2024 pada tanggal 3 April 2024. yang melantik pejabat tinggi Pratama Pemprov Maluku.
Diduga Murad Ismail belum mendapatkan ijin dari Mendagri sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Maret 2024.
Surat bernomor 100.2.1.3/1575/SJ dalam bentuk file pdf dan berkop Garuda.
Surat berkategori penting ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dan ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubemur. Serta Bupati/Wali Kota/Pj. Bupati/Pj Wali Kota seluruh Indonesia.
Surat itu berisi menyangkut kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian.
Disebutkan dalam surat dua halaman itu mengenai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan hal-hal berikut:
Ayat (2)
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Ayat (4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Wali Kota.
Ayat (5)
Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provisi atau KPU Kabupaten/Kota.
Ayat (8)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut di atas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024.
Sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan terhitung tanggal 22 Maret 2024. Berpedoman pada ketentuan tersebut, mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah, dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dengan penjelasan sebagai berikut:
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota pada Daerah yang menyelenggarakan Pilkada, baik yang mencalonkan maupun tidak mencalonkan dalam Pilkada, termasuk Penjabat (Pj)/Penjabat Sementara (Pjs)/Pelaksana
Tugas (Plt) Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
Untuk penggantian Pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:
1) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
2) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah.
Sedangkan penggantian pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Proses penggantian PPT dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mutasi antarjabatan dan/atau seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun.
Selain mengulas perihal tersebut di atas dalam suratnya yang ditembuskan kepada
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Pit. Kepala Badan Kepegawaian Negara: dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian juga mengingatkan dalam masa setelah pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada, pelaksanaan penggantian Pejabat berpedoman pada Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri".
Gubernur dan/atau PIt/Pj/Pjs Gubernur dan BupatiWali Kota dan/atau Plt/Pj/Pjs Bupati/Wali Kota agar melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian.
Nah, dengan adanya SE dari Mendagri tersebut maka terjawab sudah kejelasan status mengenai pelantikan pejabat yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah tersebut.
Berikutnya Murad Ismail kembali melabrak aturan main terkait proses pencalonan penjabat gubernur Maluku yang tidak mengikuti prosedural dimana setiap calon penjabat gubernur harus diusulkan oleh DPRD Provinsi Maluku.
akan tetapi Murad Ismail tiba-tiba mengusulkan Sekda Maluku Sadali Ie langsung ke Mendagri Tito Karnavian , dan secara meyakinkan dalam beberapa acara resmi sudah menyatakan bahwa Sadali Ie yang akan menjadi penjabat gubernur.
Akibat-nya hingga saat ini nama PJ Gubernur Maluku berseliweran didunia medsos dan saling mengklaim antara nama Sadali Ie dan Dominggus Pakel yang menjadi PJ Gubernur Maluku.(boy)
