MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengingatkan masyarakat untuk segera memperbarui data pendidikan dalam dokumen kependudukan. Sebab, ketidaksesuaian data jenjang pendidikan dinilai dapat memengaruhi validitas data pembangunan, termasuk penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan masih banyak warga yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, tetapi data pendidikan dalam Kartu Keluarga (KK) belum diperbarui.
"Banyak yang sudah lulus sarjana tapi masih belum update di KK-nya. Ada yang masih SD, SMP, SMA. Ini tentu berpengaruh terhadap IPM," kata Irvan, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, pembaruan data kependudukan semakin penting di tengah upaya pemerintah membangun sistem pertukaran data terintegrasi. Ke depan, validitas data akan menjadi faktor utama dalam pengembangan layanan publik berbasis digital.
Irvan juga meminta masyarakat memastikan anak memiliki dokumen kependudukan sejak lahir, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Identitas Anak (KIA), hingga akta kelahiran.
Sebab, masih ditemukan anak yang belum memiliki dokumen tersebut sehingga berpotensi mengalami kendala saat mengakses layanan pendidikan.
"Jadi masih ada yang belum mempunyai NIK, belum mempunyai KIA, sehingga ketika mau sekolah kesulitan karena tidak mempunyai akta kelahiran," ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembaruan data karena perbedaan nama, identitas, maupun jenjang pendidikan dapat menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Ke depan, NIK juga akan semakin berperan sebagai identitas tunggal yang digunakan dalam berbagai sektor pelayanan, mulai pendidikan, perbankan, kesehatan hingga layanan publik lainnya.
Urgensi pembaruan data tersebut sejalan dengan tren positif IPM Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Surabaya meningkat dari 83,99 pada 2023 menjadi 84,69 pada 2024, kemudian kembali naik menjadi 85,65 pada 2025.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati menegaskan validitas data kependudukan sangat penting untuk memastikan layanan pendidikan tepat sasaran.
Menurutnya, data kependudukan membantu pemerintah memetakan warga yang belum pernah bersekolah maupun mereka yang belum menuntaskan pendidikan.
"Karena di situ kita bisa tahu berapa jumlah warga yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan. Berapa yang memang belum pernah sekolah, berapa yang memang sudah pernah sekolah tapi tidak tuntas dan seterusnya," kata Febri.
Data kependudukan juga menjadi salah satu dasar dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Karena itu, kesesuaian antara identitas kependudukan dan domisili perlu menjadi perhatian masyarakat.
Febri mendorong sekolah, baik negeri maupun swasta, ikut berperan membantu mengidentifikasi persoalan administrasi kependudukan peserta didik. Sekolah dapat menjadi titik kumpul untuk menghimpun data dan mengoordinasikan orang tua.
"Kita punya ASN Pendamping, kita punya sekolah yang bisa menjadi titik kumpul untuk collecting data. Jadi kita bisa sinergi lebih besar lagi untuk menyelesaikan problem-problem dengan menggunakan data ini," pungkasnya.(sub)
Editor : Redaksi
