MERAHPUTIH I SURABAYA – Dugaan penyalahgunaan solar subsidi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mulai mengarah pada persoalan yang lebih luas. Setelah dua sopir truk sampah tertangkap tangan, pemeriksaan internal mengungkap 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik pengalihan BBM tersebut.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, pengusutan tidak boleh berhenti pada dua pelaku yang telah diamankan. Seluruh pihak yang diduga terlibat harus ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum.
Eri menyebut praktik tersebut diduga telah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota. Ia mengapresiasi Kepala DLH Surabaya M Fikser yang berani mengungkap penyimpangan tersebut.
“Ini sudah terjadi puluhan tahun. Tugas kita pemerintah membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” tegas Eri, Jumat (13/11/2026).
Ia meminta persoalan tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar tidak berhenti pada pemeriksaan internal.
Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan awal, dua sopir yang tertangkap menyebut adanya 11 orang lain. Solar subsidi yang seharusnya digunakan armada pengangkut sampah diduga dipindahkan dari tangki kendaraan ke galon, kemudian dijual kepada penadah.
BBM tersebut berasal dari jatah kendaraan pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA). Solar yang dialihkan diduga kembali dijual kepada petani untuk kebutuhan mesin diesel.
Dari pengakuan awal, dua sopir tersebut memperoleh sekitar Rp160 ribu per minggu dari penjualan solar. Namun, Fikser menduga nilai transaksi sebenarnya lebih besar dan masih perlu ditelusuri.
Kasus ini telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sejumlah pihak juga mulai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surabaya dengan arah penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
DLH turut mengusulkan sanksi berat hingga pemberhentian terhadap dua sopir yang tertangkap. Keduanya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga pemberian sanksi harus melalui prosedur administrasi kepegawaian.
Untuk mencegah praktik serupa terulang, DLH memperketat pengawasan distribusi solar dengan memanfaatkan GPS. Sistem tersebut digunakan untuk mencocokkan jarak tempuh, rute, dan jumlah ritasi kendaraan dengan kebutuhan BBM.
Dari sekitar 300 armada operasional DLH, terdapat 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS ke TPA yang menggunakan solar subsidi. Melalui penghitungan berbasis GPS, kebutuhan BBM setiap kendaraan kini dapat dipantau lebih terukur.(sub)
Editor : Redaksi
