MERAHPUTIH I SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali membongkar keterlibatan pejabat dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.
Terbaru, penyidik menetapkan NK, mantan Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024, sebagai tersangka kelima. NK diduga menjadi pihak yang memerintahkan anak buahnya menarik uang dari para pemohon izin dengan total mencapai Rp1,238 miliar.
Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, NK juga langsung ditahan selama 20 hari, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan penetapan NK dilakukan setelah penyidik menemukan bukti mengenai perannya dalam praktik pungli pengurusan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.
Menurutnya, NK diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang kepada pemohon izin.
Praktik tersebut berlangsung melalui dua bidang. Pada bidang pertambangan, pungutan diduga dilakukan terhadap tujuh pemohon izin dengan nilai keseluruhan Rp1,105 miliar.
Sementara pada bidang geologi dan air tanah, terdapat 28 pemohon izin yang diduga dimintai uang selama periode Maret hingga September 2024. Total pungutan dari bidang tersebut mencapai Rp133,5 juta.
"Dengan demikian, total keseluruhan pungutan liar mencapai Rp1.238.500.000," jelas Gede dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Senin (16/11/2026) malam.
Dari jumlah tersebut, NK diduga menikmati uang sebesar Rp687,5 juta. Rinciannya, Rp552,5 juta berasal dari bidang pertambangan dan Rp135 juta dari bidang geologi dan air tanah.
Penyidik juga mengungkap barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut telah disita sebelumnya. Barang bukti itu meliputi uang tunai Rp615 juta serta lima emas batangan dengan berat keseluruhan 50 gram.
Penyitaan uang dilakukan pada 11 Agustus 2026 dan telah memperoleh penetapan izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan emas batangan disita berdasarkan surat penyitaan Kepala Kejati Jatim tertanggal 16 April 2026.
Atas dugaan perbuatannya, NK dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga mencantumkan alternatif sangkaan Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana.
Sebelum penetapan NK, Kejati Jatim telah menetapkan empat tersangka lain, yakni AM selaku Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024 hingga 2026, almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan, H selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, serta ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.(red)
Editor : Redaksi