Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Berusaha Tekan Biaya Logistik


Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amien. ant

MERAHPUTIH|JAKARTA-Biaya logistik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terus ditekan. Karena dibandingkan dengan negara tetangga Asia Tenggara, biaya logistik pemerintahan dalam setahun ini cukup tinggi. Penekanan biaya logistik ini demi mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Saat ini, biaya logistisk Indonesia masih 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik Malaysia yang sebesar 13 persen terhadap PDB.

"Pekerjaan rumah yang tersisa kini tinggal menurunkan biaya logistik. Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Biaya logistik ini harus dipangkas," demikian dikutip dari Buku Laporan Tahunan 2020, Peringatan Setahun Jokowi-Ma'ruf: Bangkit Untuk Indonesia Maju, di Jakarta, Selasa.

 Sebagai upaya menekan biaya logistik itu, pemerintah reformasi ekosistem logistik nasional (National Logistics Ecosystem/NLE) melalui kemudahan dan penyederhanaan proses hulu hingga hilir. Dengan reformasi tersebut, pemerintah menargetkan bisa menekan biaya logistik dari 23,5 persen menjadi 17 persen dari PDB.

Penataan yang dilakukan dalam sistem NLE ini adalah proses bisnis yang dirapikan dan disederhanakan melalui layanan pemeriksaan terpadu melalui single submission, layanan pelabuhan dan perizinan.

NLE ini menjadi platform bagi pelaku usaha bidang transportasi, shipping, kepelabuhan, pergudangan dan depo sehingga tidak terjadi proses yang berulang, melibatkan kerja sama Kemenkeu, Kemenhub dan Kemendag dengan asosiasi usaha terkait.

 

Selanjutnya, sistem NLE ini juga menyangkut sistem pembayaran dan perbankan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sistem NLE ini juga menyangkut sistem pembayaran dan perbankan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Selain itu, penataan NLE meliputi pengelolaan tata ruang di pelabuhan utama, penempatan depo container, dan pembentukan inland consolidation center dengan kerja sama Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.

Adapun efisiensi yang timbuh dari sistem NLE ini adalah mulai dari biaya dan waktu yang bisa ditekan di antaranya berasal dari proses perizinan, pemesanan truk, pemeriksaan, hingga pengangkutan.

Sistem NLE dilakukan secara bertahap hingga 2024 mulai tahapan perencanaan hingga sudah ada implementasi melalui percontohan layanan salah satunya penerapan single submission dan pemeriksaan bersama Bea Cukai dan Karantina.

Proyek percontohan itu dilakukan bertahap di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. (red)