Mutasi Pejabat Eselon di Pemkab Jember

SD Inpers Desak Mendagri Selesaikan Keruwetan Pelantikan ASN di Jember


Aktivis pro demokrasi Jember SD Inpers Iwan Kusuma. ist

MERAHPUTIH|JEMBER- Aktivis pro demokrasi Jember dan pendiri kelompok Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif (SD Inpers), Iwan Kusuma (50) melihat ada cacat hukum dalam pergantian dan mutasi pejabat eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

Dalam pelantikan pejabat eselon Pemkab Jember pada 13 Nopember 2020 lalu, mutasi dilakukan menurut rekomendasi Kemendagri 11 November 2019 tentang Kedudukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) dan tekanan dari DPRD. Dia juga menduga pelantikan tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sebagai ketentuan dalam melakukan pemutasian pejabat di masa Pilkada, sesuai termaktub dalam UU Pemilu.

Menurut Iwan, “Sesuai Pasal 71 undang-undang no. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada), kepala daerah dilarang melakukan pergantian (mutasi) pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan.”

“Wakil Bupati Jember, selaku Plt. Bupati, tidak memiliki wewenang untuk melakukan perubahan status hukum aspek organisasi kepegawaian dan anggaran. Yang dimaksud status hukum aspek organisasi kepegawaian termasuk melakukan mutasi jabatan. Sehingga keabsahan mutasi pejabat Kabupaten Jember dapat dianggap cacat secara formil. Ini menurut undang-undang administrasi pemerintahan no. 30 tahun 2014,” tambah pria yang akrab disapa ‘Endut’ ini.

Iwan Kusuma menggambarkan, “Situasi politik dan birokrasi yang terjadi di Pemkab Jember setelah pelantikan semakin ruwet. Birokrasi menjadi tidak jelas alur kerjannya, karena secara hukum, petikan SK pelantikan kemarin ditanda-tangani Sekretaris Daerah Kabupaten Jember yang belum dilantik dan dikukuhkan jabatannya sesuai KSOTK 2016. SK pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember masih sesuai KSOTK tahun 2019, yang secara otomatis tercabut oleh rekom mendagri pada 11 November 2020.

“Ketidakabsahan ini akan mempengaruhi kinerja birokrasi yang akan mengatur APBD 2020 yang disusun berdasarkan KSOTK 2019. Padahal KSOTK 2019 sudah dicabut pada 12 Novomber 2020 lalu, otomatis APBD 2020 tidak berlaku lagi. Ini sangat potensial menjadi bahan untuk menjebak para birokrasi pelaksana tugas teknis tersebut.”

“Kami selaku masyarakat sipil menganggap kasus ini tidak adil, dan ingin menyampaikan sebagai bahan evaluasi, dan kami mendesak agar Mendagri segera menyelesaikan keruwetan ini secara prosedur birokrasi seperti yang tertuang dalam perundangan yang berlaku,” tutupnya. (red/ist)