KAHMI Jatim Beri Award ke Gubernur Khofifah Terkait Penanganan COVID

MERAHPUTIH I SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Musyawarah Wilayah V Majelis Wilayah (MW) Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Jumat (28/5/2021).

Usai pembukaan Muswil V KAHMI, dilakukan serangkaian diskusi terkait percepatan pembangunan dan dinamika ekonomi di Jatim sejak pandemi COVID-19 di Sarangan, Magetan. Selain itu, KAHMI Jatim memberi penghargaan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Presidium KAHMI Jatim Prof Muhammad Sasmito menjelaskan, KAHMI Award diberikan kepada Gubernur Khofifah atas penanganan COVID-19 di Jatim yang baik.

"Jatim yang awalnya merah, sekarang kuning. Jatim itu etnisnya beragam, itu tidak mudah dan ternyata Bu Khofifah ternyata Jatim bisa turun angka Corona, sebuah kerja sebagai pemimpin dan kita apresiasi. Kalau ada kritik, itu wajar, menurut kami itu sesuatu yang sehat. Tidak ada yang sempurna, dan membuat Bu Khofifah semakin baik dan instropeksi," ujar Sasmito.

"Kami apresiasi Bu Gubernur, seorang ibu rumah tangga yang teguh kuat. Dengan karir politik yang menunjukkan dia seorang pejuang. Beliau juga pimpinan Muslimat NU. Bergaul juga dengan kawan nasionalis. Meski Bu Gubernur belum setengah jabatan, tapi sudah menghasilkan sesuatu," sambungnya.

Sasmito menjelaskan, Muswil KAHMI merupakan agenda rutin 5 tahunan. Tahun ini, Muswil KAHMI Jatim mengambil tema 'Meneguhkan Komitmen Keislaman dan Ke-Indonesiaan'.

Untuk calon-calon Presidium KAHMI Jatim, lanjut Sasmito, berasal dari banyak kalangan.

"Sekarang banyak tokoh turun, tokoh nasional. Mulai politisi, akademisi, profesional semua turun. Peran KAHMI semakin memiliki aura dan wibawa sendiri," tambahnya.

Dalam diskusi terkait penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, Khofifah berterima kasih atas masukkan KAHMI Jatim kepada Pemprov.

"Ini akan menjadi masukan yang sangat strategis bagi Pemprov Jatim yang sekarang sedang mengurai kembali dari mandat Perpres No 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jatim juga ada kaitan dengan UU Cipta Kerja," terang Khofifah.

Khofifah berharap hasil rangkaian diskusi tersebut bisa menjadi bahan masukan strategis bagi Pemprov Jatim untuk bersama melakukan lompatan kebijakan dalam hal percepatan penyejahteraan ekonomi masyarakat.

"Interaksi pemikiran mudah-mudahan akan bisa difollow up menjadi program yang bisa memberikan satu pergerakan ekonomi yang positif, konsultif bagi Jatim khususnya dan Indonesia pada umumnya," pungkas Khofifah.(red)

Editor : Eko Yudiono