Evaliasi PPKM Darurat hingga Level 3-4

Khofifah Masih Tunggu Hasil Rakor


Khofifah saat meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi mahasiswa Surabaya di Convention Center, Kampus C Unair Surabaya bersama Forkopimda Jatim. Minggu (25/7/2021).

MERAHPUTIH I SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masih menunggu instruksi pusat, apakah PPKM dilonggarkan atau tidak. Masih menunggu hasil rakor bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, untuk mengambil keputusan apakah PPKM Level 4 yang berakhir hari ini.

"Sore nanti akan ada rapat, dipimpin Pak Menkomarves. Jadi kita tunggu, karena biasanya akan diikuti dengan terbitnya Inmendagri," ujar Khofifah saat meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi mahasiswa Surabaya di Convention Center, Kampus C Unair Surabaya bersama Forkopimda Jatim. Minggu (25/7/2021).

Terkait evaluasi PPKM level 3 dan 4 di Jawa Timur, Khofifah juga masih menunggu pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat yang berhak mengevaluasi.

"Kita tunggu evaluasi, karena yang melaukan evaluasi itu pusat," imbuhnya.

Dirinya menambahkan, instruksi pusat, nantinya akan dibreakdown dengan Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah menjelaskan, sejauh ini 12 kabupaten/kota di Jawa Timur masih masuk dalam penerapan PPKM level 4. Sedangkan, 26 kabupaten/kota lainnya masuk dalam PPKM level 3.

Khofifah menyebut, selama 23 hari PPKM darurat, testing COVID-19 di Jatim telah mencapai standar WHO. Bahkan, dua kali lipat dari target WHO. Di mana WHO menargetkan 45 ribu warga dites COVID-19 di Jatim setiap pekannya. Sedangkan saat ini, ada 84 ribu warga Jatim yang melakukan tes COVID-19 per pekannya.

Terkait jumlah lab PCR, Khofifah menjelaskan lab PCR di Surabaya ada sebesar 49,7 persen, dan saat rakor sebelumnya dengan Menko Marves, Khofifah memohon agar lab PCR dikuatkan di 37 Kabupaten/Kota di Jatim. Penguatan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak kesulitan mencari tempat layanan kesehatan untuk mendeteksi Covid-19.

“Karena di Surabaya sudah hampir 50 persen maka perluasan Lab PCR menjadi penting supaya signifikansi dari testing yang dilakukan itu lebih firm, meskipun sudah ada keputusan menteri kesehatan bahwa untuk level 4, swab antigen itu sudah dimungkinkan untuk mendapatkan layanan di rumah sakit yang Reimbusable. Jadi kalau dulu swab antigen itu tidak bersifat Reimbusable nah ini akan menyulitkan masyarakat yang akses lab PCR tidak cukup cepat, tidak cukup dekat maka mereka tidak bisa dilayani dengan BPJS kesehatan yang memberikan Reimburse dari proses layanan pasien Covid,” urai Khofifah. (red)