MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Dialog sekaligus peluncuran percepatan musyawarah desa khusus pembentukan Kopdes Merah Putih digelar di Jatim Expo, Surabaya, Rabu (30/4/2025).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 yang menargetkan terbentuknya koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia guna memperpendek rantai distribusi produk masyarakat.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa koperasi tersebut dirancang untuk menjadi instrumen penguatan ekosistem ekonomi lokal. "Kita ingin membangun sistem ekonomi desa yang efisien. Saat ini, sekitar 60 persen kredit masih berada di bank-bank besar. Kopdes akan menjadi solusi untuk menekan biaya yang harus ditanggung masyarakat desa," ujar Zulkifli Hasan.
Menurutnya, melalui Kopdes Merah Putih, masyarakat desa dapat menjual hasil produksi mereka secara langsung, tanpa perantara seperti tengkulak atau rentenir. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga desa.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
"Kita ingin petani, peternak, dan pelaku usaha desa bisa menikmati hasil usahanya secara optimal. Kopdes ini tidak hanya akan menjual sembako, tetapi juga akan dilengkapi dengan fasilitas seperti klinik kesehatan dan apotek," kata Zulkifli.
Dialog tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, bupati dan wali kota dari seluruh wilayah Jawa Timur, serta kepala desa dan pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: HKTI Deklarasikan Jatim Lumbung Ternak, Inovasi Peternakan Jadi Fokus
Pemerintah daerah menyambut baik inisiatif tersebut sebagai bentuk konkret pemberdayaan ekonomi desa dan upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah kota dan desa. (red)
Editor : Redaksi