MERAHPUTIH I JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menentukan pilihan dalam pemilihan umum (pemilu). Menurutnya, keputusan yang diambil di bilik suara memiliki konsekuensi besar terhadap arah pemerintahan dan kehidupan masyarakat selama lima tahun ke depan.
Pesan tersebut disampaikan Megawati saat menghadiri Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11).
Megawati menegaskan, pemerintahan Republik Indonesia terbentuk melalui pilihan rakyat. Karena itu, masyarakat harus menggunakan hak suara secara bertanggung jawab dan tidak asal menentukan pilihan.
"Pemerintah Republik Indonesia itu kalian yang milih. Makanya nanti kalau pemilu jangan salah pilih," ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI itu kemudian mengingatkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencoblos memang hanya beberapa menit. Namun, dampak dari keputusan tersebut harus ditanggung selama satu periode pemerintahan.
"Sekarang kan nyoblos. Nah, nyoblos tuh apa? Nyoblosnya lima menit, akibatnya lima tahun. Ya monggo, silakan," imbuhnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa hak suara bukan sekadar formalitas demokrasi. Pilihan masyarakat menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan sekaligus menentukan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan bernegara.
Selain persoalan politik, Megawati juga menyoroti pentingnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Ia mengungkapkan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke Eropa dan menerima pesan dari mendiang Paus Fransiskus mengenai ancaman pemanasan global.
Dalam pesan tersebut, Paus Fransiskus memperingatkan dampak perubahan iklim, termasuk mencairnya es di wilayah kutub akibat peningkatan suhu bumi.
Megawati meminta masyarakat tidak menganggap persoalan lingkungan sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan harus tumbuh dari setiap individu dan dimulai dari lingkungan masing-masing.
Ia juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengingatkan tentang persoalan publik, termasuk ancaman kerusakan lingkungan.
"Yo iyalah! Ini bukan buat siapa-siapa. Loh, saya warga negara, saya boleh, berhak untuk bicara," katanya.
Melalui PPSN 2026, Megawati menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menghadapi persoalan sampah dan perubahan iklim. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab melalui kebijakan, tetapi upaya menjaga lingkungan tidak akan berjalan optimal tanpa partisipasi warga.
Pesan Megawati tersebut menyoroti dua tanggung jawab mendasar masyarakat sebagai warga negara, yakni menggunakan hak politik secara bijak dan mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.(red)
Editor : Redaksi
