MERAHPUTIH I SURABAYA – Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menegaskan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 harus menjadi momentum membangun karakter peserta didik baru tanpa diwarnai praktik perundungan, perpeloncoan maupun berbagai bentuk kekerasan yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menjelang dimulainya MPLS secara serentak pada Senin (13/7). Tahun ini, sebanyak 618.479 murid baru jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di seluruh Jawa Timur akan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah berdasarkan ketentuan terbaru pemerintah.
Baca juga: MAKI Jatim Desak Integritas Kejaksaan Tetap Terjaga, Ratusan Massa Gelar Aksi di Depan Kejati
Menurut Aries, seluruh sekolah wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, sehingga seluruh rangkaian kegiatan benar-benar berorientasi pada pembentukan karakter, penguatan budaya sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
"Kebijakan Dindik Jatim dalam pelaksanaan MPLS berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan Kemendikdasmen guna menciptakan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, serta bebas dari perpeloncoan dan kekerasan," ujar Aries di Surabaya, Jumat.
Pembukaan MPLS tingkat Provinsi Jawa Timur dipusatkan di SMKN 2 Singosari, Kabupaten Malang. Acara tersebut akan diikuti secara langsung oleh perwakilan sekolah dan dirangkaikan dengan Deklarasi Anti Rokok dan Rokok Elektrik di Lingkungan Sekolah serta Gema Integritas Sekolah sebagai bagian dari upaya membangun budaya pendidikan yang sehat dan berintegritas. Sementara itu, ribuan sekolah lainnya mengikuti pembukaan secara daring.
Aries menjelaskan, sesuai regulasi terbaru, pelaksanaan MPLS berlangsung paling lama lima hari pada pekan pertama tahun ajaran baru. Seluruh materi difokuskan pada proses adaptasi siswa terhadap lingkungan sekolah sekaligus pembentukan karakter positif sejak hari pertama menjadi warga sekolah.
Materi yang diberikan meliputi penguatan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, kegiatan Pagi Ceria, pendidikan etika bermedia sosial, hingga pembiasaan budaya 5S yang terdiri atas Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun. Selain mengenalkan tata tertib sekolah, peserta didik juga akan diperkenalkan pada sistem pembelajaran, fasilitas sekolah, budaya akademik, hingga berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
Dindik Jatim secara tegas melarang seluruh bentuk kegiatan yang tidak memiliki nilai edukatif. Praktik perpeloncoan, pemberian hukuman fisik maupun verbal, pungutan kepada peserta didik, hingga kewajiban mengenakan atribut yang tidak berkaitan dengan proses pendidikan dipastikan tidak boleh lagi terjadi selama MPLS.
"Seluruh kegiatan harus bersifat edukatif, menyenangkan, dan ramah lingkungan. Fokusnya adalah membantu siswa mengenal budaya sekolah, sistem pembelajaran, tata tertib, serta fasilitas yang tersedia sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik," kata Aries.
Ia juga menegaskan perubahan penting dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Jika sebelumnya kakak kelas kerap menjadi pelaksana utama kegiatan, kini seluruh proses perencanaan maupun penyelenggaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru.
Baca juga: Khofifah Bawa Misi Dagang, Transaksi Jatim-Riau Tembus Rp1 Triliun
Peran Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun kakak kelas hanya sebatas pendamping yang membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah tanpa memiliki kewenangan mengatur ataupun memberikan bentuk perlakuan yang berpotensi mengarah pada intimidasi.
"Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru. Kakak kelas atau OSIS hanya berperan sebagai pendamping," tegas Aries.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Dindik Jatim meminta seluruh sekolah memperketat pengawasan guru selama seluruh rangkaian MPLS berlangsung. Sekolah juga diwajibkan menyediakan kanal pengaduan yang aman dan mudah diakses apabila ditemukan dugaan perundungan maupun pelanggaran lainnya.
Setiap laporan, lanjut Aries, harus ditindaklanjuti secara cepat dengan memberikan perlindungan kepada peserta didik serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain itu, OSIS didorong mengubah paradigma kegiatan MPLS menjadi lebih edukatif melalui aktivitas kolaboratif, permainan yang membangun kerja sama, penguatan nilai toleransi, hingga penyampaian materi mengenai pencegahan perundungan. Pengurus OSIS juga diharapkan menjadi teladan dalam membangun komunikasi yang santun dengan adik kelas sebagai bagian dari budaya sekolah yang positif.
Baca juga: Khofifah-Pangdam Resmikan Karya Bakti TNI di Madura, Fokus Percepat Pembangunan dan Kesejahteraan
Di sisi lain, Dindik Jawa Timur juga masih menghadapi tantangan pasca pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Aries mengakui masih terdapat sejumlah sekolah, khususnya di beberapa daerah, yang belum memenuhi kuota peserta didik baru.
Kondisi tersebut terutama terjadi di sejumlah kabupaten seperti Madura, Ponorogo, Situbondo, Bondowoso, Lamongan, Madiun, Magetan, hingga Lumajang.
Sebagai langkah penyelesaian, Dindik Jatim akan melakukan penataan distribusi peserta didik agar seluruh calon murid tetap memperoleh layanan pendidikan. Murid yang belum tertampung akan diarahkan ke sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung di wilayah rayon, sekolah swasta, maupun satuan pendidikan yang berada di bawah pengelolaan kementerian lain.
Melalui kebijakan tersebut, Dindik Jatim berharap seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terkendala keterbatasan kuota, sekaligus memastikan pelaksanaan tahun ajaran baru berjalan tertib, aman, dan memberikan pengalaman pertama yang positif bagi ratusan ribu peserta didik baru di Jawa Timur.(pps)
Editor : Redaksi