MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perizinan pertambangan. Langkah tersebut ditandai dengan pelantikan Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang baru oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (14/7/2026).
Pelantikan ini sekaligus menjadi awal perubahan di lingkungan Dinas ESDM Jatim setelah jabatan tersebut ditinggalkan Aris Mukiyono yang tersandung kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang dan ditangkap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Baca juga: Khofifah Lantik Enam Pejabat, Dorong Birokrasi Jatim Makin Adaptif dan Transparan
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa reformasi pelayanan perizinan harus segera diwujudkan. Salah satu langkah yang diminta adalah mempercepat penerapan sistem layanan digital sehingga proses pengurusan izin tidak lagi bergantung pada pertemuan langsung antara pemohon dan petugas.
Menurut Khofifah, digitalisasi menjadi bagian penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, sekaligus menutup ruang terjadinya praktik pungli.
"Di ESDM, dalam waktu tidak lama bisa diluncurkan aplikasi untuk memproses layanan perizinan agar semaksimal mungkin dihindari face to face. Ketemunya nanti di sistem," ujar Khofifah.
Ia berharap seluruh proses pelayanan publik, khususnya di sektor pertambangan, mampu mengedepankan kecepatan layanan tanpa mengurangi aspek pengawasan. Dengan sistem yang terdigitalisasi, masyarakat dapat memantau proses perizinan secara terbuka sehingga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah semakin meningkat.
Khofifah juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap tahapan pelayanan perizinan.
Baca juga: Khofifah Dorong Pengembangan Salak Madu Kasembon, Perluasan Lahan Jadi Prioritas
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Jatim yang baru, Aftabuddin Rijaluzzaman, menyatakan siap menjalankan amanah tersebut. Ia memastikan pihaknya tengah menyelesaikan pengembangan aplikasi layanan perizinan pertambangan yang akan menjadi pintu utama seluruh proses administrasi.
Saat ini, proses finalisasi aplikasi dilakukan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur yang dinilai memiliki pengalaman dalam membangun sistem digital berskala nasional.
"Launching-nya masih kita persiapkan. Saat ini sedang finalisasi bersama teman-teman BKD yang sudah memiliki pengalaman mengembangkan aplikasi yang diakui secara nasional. Dari situ kami belajar untuk membangun sistem yang lebih baik," ungkap Aftabuddin.
Ia menargetkan aplikasi tersebut dapat segera diluncurkan dalam waktu dekat dan diresmikan langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Baca juga: Khofifah Luncurkan Gernas RANA, Perkuat Sekolah Aman Bebas Kekerasan
Lebih jauh, Aftabuddin mengungkapkan bahwa sistem yang sedang dikembangkan tidak hanya berbasis digital, tetapi juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut diharapkan mampu memberikan layanan konsultasi secara otomatis kepada masyarakat, sehingga kebutuhan informasi terkait perizinan dapat diperoleh tanpa harus bertemu langsung dengan petugas.
"Kita upayakan semaksimal mungkin orang bertemu sistem, bukan lagi bertemu orang. Insya Allah nanti berbasis artificial intelligence sehingga berbagai konsultasi bisa langsung dijawab oleh AI," jelasnya.
Pemprov Jawa Timur berharap transformasi digital di sektor ESDM menjadi momentum memperbaiki tata kelola perizinan pertambangan yang lebih bersih, profesional, efisien, dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.(pps)
Editor : Redaksi