MERAH PUTIH|Jakarta- Proyek di Kementrian Perhubungan (Kemenhub) di Provinsi Jambi diduga bermasalah. Tepatnya pada pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Meski sudah dikerjakan sejak 2014, namun pembangunan proyek tersebut tak kunjung usai. Sementara proyek ini telah menelan dana APBN yang totalnya sekitar Rp 225 miliar.
Informasi yang diperoleh Harian Merah Putih, Senin (7/9/2020), pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, Jambi ini merupakan proyek dari Kementrian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Sedang Satuan Kerja (Satker) yang mengerjakan Unit Penyelenggara Pelabuhan Nipah Panjang.
Pelaksanaan proyek ini sebenarnya telah berlangsung selama lima tahun lebih sejak tahun 2014. Setiap tahun proyek ini dikucuri anggaran APBN yang besarnya berbeda-beda. Berdasar informasi di LPSE, tahun 2019 dilelang paket pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Ujung Jabung dengan pagu Rp 41.076.148.000 dan HPS Rp 36.884.074.608,91. Dalam lelang ini, dimenangkan PT. Jumindo Indah Perkasa dengan kontrak senilai Rp 35.040.210.000.
Sebelumnya, tahun anggara 2014 proyek ini dikerjakan PT Dewa Ruci Mulia dengan anggaran 10.000.000.000. Kemudian tahun 2015 proyek tersebut dikerjakan PT. Tobe Indah dengan nilai proyek 40.000.000.000.
Kendati demikian di waktu yang bersamaan pada tahun 2015, PT. Dewa Ruci Mulia juga melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dengan nilai anggaran berbeda dan lelang tersendiri dengan nilai 65.000.000.000.
Meski sudah menghabiskan dana besar, proyek ini tak kunjung selesai. Kemudian pelaksanaan proyek kembali i lanjutkan pada tahun 2016 dengan anggaran Rp 49.600.000.000 yang digarap PT. Putri Salju Satria. Tahun 2017 proyek dilanjutkan lagi dan dilaksanakan oleh PT. Karunia Karyadengan dengan pagu Rp 20.000.000.000.
Jika ditotal keseluruhan mulai tahun 2014 hingga 2019, dana APBN untuk proyek sekitar Rp 225.676.148.000. Ironisnya, pantauan di lokasi, pembangunan Pelabuhan baru sebatas tiang pancang.
Padahal Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai prioritas utama pada tahun 2021. Ini berarti mega proyek ini di ujung tanduk, jika tahun depan pembangunan Pelabuhan tak tuntas. Masalah ini sempat dibahas Gubernur Jambi Fachrori Umar bersama Bappenas RI.
"Bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi sendiri adalah kami telah membebaskan lahan seluas 97,8 hektare yang telah disertifikat SHM milik Pemerintah Provinsi Jambi dan seluas 12 hektare akan kita hibahkan kepada Kementerian Perhubungan RI guna percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung," kata Fachrori saat itu.
Menurutnya, guna mendukung percepatan pelabuhan Ujung Jabung, Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan agar pembangunan jembatan akses pelabuhan Ujung Jabung yang telah masuk dalam prioritas nasional, dapat dilaksanakan pada tahun 2021.
Nelson, Kepala Satuan Kerja Perhubungan yang dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (7/9), terkait kelanjutan proyek Pelabuhan Ujung Jabung hingga semalam belum merespon.
Meski begitu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra mengatakan, saat ini di sisi darat atau jalan sudah hampir terselesaikan semua. Namun ada beberapa titik timbunan yang harus diselesaikan. Seharusnya timbunan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini, sehingga untuk pekerjaan yang lainnya bisa dilakukan pada tahun selanjutnya.
"Kalau estimasi kita kemarin tahun ini sudah bisa digunakan, tapi karena covid maka kita lihat bagaimana ke depannya," ungkapnya. Ia tak menampik penyelesaian pembangunan pelabuhan ini bakal molor. “Molor pasti, membangun itu tidak semerta direncanakan besok langsung jadi, tapi butuh waktu," imbuh Varial. (tim)
Editor : Ali Mahfud