Meutya Hafid: Tidak Mungkin Jalin Hubungan Bilateral dengan Israel

harianmerahputih.id
Gedung DPR di Jakarta. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

MERAHPUTIH| JAKARTA-Indonesia tidak mungkin membuka hubungan bilateral dengan Israel. Sebab, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan perikemanusian dan keadilan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyebutkan Indonesia tidak mungkin membuka hubungan bilateral dengan Israel.

Dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, dia mengatakan, selama penjajahan Israel atas Palestina masih terjadi, dan Indonesia belum mengubah Pembukaan UUD 1945 yang menyebut: Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, maka Indonesia tidak akan dan tidak mungkin membuka hubungan dengan Israel.

Baca juga: Kejari Gowa dan Kejati Sulsel Harus Profesional: Kasus Pemalsuan Identitas yang Dilaporkan Kong Ambri


"Kami pun tidak mungkin tidak sepakat dengan Kementerian Luar Negeri yang menyebut pemerintah Indonesia tidak pernah kontak dengan Israel dan kami meyakini hal itu," katanya, seperti dilansir ANTARA.

Pada Juni lalu, Indonesia telah mengangkat isu Palestina dan pelanggaran Israel pada rapat tingkat menteri di Dewan Keamanan PBB, dan ini bentuk konsistensi Indonesia.


"Isu yang beredar di media media asing menurut kami kemungkinan diangkat oleh media-media pro Israel dengan tujuan melemahkan dukungan pemerintah Indonesia bagi kemerdekaan Palestina," kata dia.

Baca juga: Pelapor Kecewa, Terduga Pemalsu Identitas Ang Merry Tak Ditahan dengan Alasan Sakit


Meski sejumlah negara di Timur Tengah menormalisasi hubungan dengan Israel, namun Indonesia sudah mempunyai sikap yang jelas sejak 1945.


"Kita menerapkan politik bebas-aktif yang berarti Indonesia akan terus aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Tidak ada keraguan dalam dukungan Indonesia bagi rakyat Palestina," kata dia. (red)

Baca juga: Perkuat Sinergi dengan Media, Bandara Internasional Pattimura Ambon Gelar Media Gathering 2025

 

Editor : Eko Yudiono

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru