Pemkot Dukung Rencana UKK Kota Probolinggo Naik Kelas Jadi Kantor Imigrasi Kelas III


Penjabat Wali Kota Probolinggo, Nurkholis, mengunjungi Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kota Probolinggo, Selasa siang (9/7)

MERAHPUTIH I KOTA PROBOLINGGO - Penjabat Wali Kota Probolinggo, Nurkholis, mengunjungi Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kota Probolinggo, Selasa siang (9/7). Kunjungan ini dilakukan untuk menanggapi rencana UKK di bawah naungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang akan naik kelas. Kehadiran Nurkholis disambut oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Muhammad Iqbal, Penyelia UKK Kota Probolinggo, Rizki Putra, serta Kepala DPMPTSP, M Abbas.

Dalam kunjungannya, Nurkholis menanyakan kesiapan UKK Kota Probolinggo dalam menyambut Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Kemenkum HAM RI. Mengingat rencana naik kelas UKK menjadi Kantor Imigrasi Kelas III memerlukan persyaratan dan kelengkapan yang lebih kompleks.

“Kita ingin mengetahui rencana UKK di kota ini untuk naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas III. Dari sisi mana bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh Pemkot. Evaluasinya baru akan diketahui nanti setelah tim dari Dirjen Imigrasi datang,” ujarnya.

Nurkholis menekankan bahwa jika rencana ini terwujud, semakin banyak orang dari daerah terdekat dengan Kota Probolinggo yang akan menggunakan layanan imigrasi di kota ini. Selain itu, Nurkholis juga mengurus paspor yang masa berlakunya hampir habis, menjadi pemohon terakhir pada hari itu, dengan kuota harian mencapai 50 orang.

Selama kunjungan, Nurkholis juga berbincang dengan para pemohon paspor yang sedang menunggu giliran untuk foto. Ia menanyakan tentang kepuasan mereka terhadap layanan UKK di kota ini. Salah satu warga dari Nguling, Kabupaten Pasuruan, Syafi’i, menyampaikan bahwa ia mengurus paspor untuk berangkat umrah bersama istri dan merasa puas dengan pelayanan yang cepat dan mudah.

Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kelas I TPI Malang, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa pada Kamis mendatang (11/7) akan ada peninjauan dari Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Kemenkum HAM RI ke Kota Probolinggo.

“Tadi berbincang dengan Pj wali kota, harapan agar UKK naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas III. Persyaratan dan keputusan akan disampaikan oleh tim, sarana dan prasarana saat ini sudah bagus. Tinggal nanti support seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah setempat. Contohnya, saat berubah status menjadi Kantor Imigrasi, kepemilikan lahan harus dihibahkan dulu. Kita tunggu saja hasil keputusannya seperti apa,” urainya.

Kenaikan kelas dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Kelas III telah melalui kajian evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh kantor pusat. Terbentuknya UKK merupakan hasil kerja sama antara Pemkot Probolinggo dengan Ditjen Imigrasi dalam batas waktu tertentu. Setelah masa berlaku perjanjian kerja sama (PKS) berakhir, dilakukan evaluasi. Jika UKK sudah terbentuk menjadi Kantor Imigrasi, maka bersifat menetap dan mandiri tanpa tergantung jangka waktu PKS. (red)