Khofifah Lantik Enam Pejabat, Dorong Birokrasi Jatim Makin Adaptif dan Transparan

MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui rotasi enam pejabat pimpinan tinggi pratama. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7).

Rotasi tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas organisasi sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Khofifah menegaskan, seluruh perpindahan jabatan kali ini murni merupakan rotasi, bukan promosi.

"Ini tidak ada yang bersifat promosi, semuanya bersifat rotasi dari kebutuhan-kebutuhan organisasi yang memang harus segera diisi," ujar Khofifah dalam sambutannya.

Enam pejabat yang dilantik yakni R. Heru Wahono Santoso dari Kepala Bakorwil Madiun menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dr. Iwan dipercaya memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, Budi Raharjo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM ditugaskan sebagai Kepala Bakorwil Jember. I Nyoman Gunadi berpindah dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA).

Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kini diemban Arif Endro Utomo yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim. Adapun Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman dipercaya sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan, sejumlah jabatan yang ditinggalkan para pejabat tersebut untuk sementara akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga proses seleksi pejabat definitif selesai. Menurutnya, Pemprov Jatim masih menunggu hasil akhir uji kompetensi teknis dan penyesuaian struktur organisasi yang telah mendapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Ia mencontohkan, Kepala Bappeda yang baru, Dr. Iwan, masih merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Begitu pula Heru Wahono Santoso tetap menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Bakorwil Madiun hingga pejabat definitif ditetapkan.

"Saya berharap tidak ada yang kurang dan tidak ada yang tertinggal dari proses layanan dan kinerja di tempat baru maupun di tempat sebelumnya," tegasnya.

Dalam arahannya, Khofifah juga meminta seluruh pejabat menjaga kualitas pelayanan publik meski harus menjalankan tugas ganda. Ia menekankan pentingnya percepatan digitalisasi layanan, khususnya pada sektor perizinan agar proses administrasi semakin transparan dan meminimalkan pertemuan langsung antara petugas dengan masyarakat.

Menurutnya, sistem pelayanan berbasis digital harus segera diselesaikan sehingga mampu menghadirkan akuntabilitas, transparansi, serta percepatan layanan publik di seluruh perangkat daerah.

"Kita berharap transparansi, akuntabilitas, dan percepatan layanan menjadi bagian yang harus kita ikhtiarkan bersama. Pertemuan face to face dalam layanan publik harus bisa diminimalisir, bahkan dihindarkan jika memungkinkan," katanya.

Khofifah juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar tetap memegang teguh pakta integritas serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga berbagai mitra strategis lainnya.

Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai hambatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, yang disesuaikan hanyalah aspek anggaran, sedangkan kualitas output dan outcome program harus tetap terjaga. Karena itu, seluruh kepala perangkat daerah didorong mengembangkan berbagai inovasi, termasuk melalui skema creative financing dan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).

"Yang disesuaikan adalah anggarannya. Tetapi output, outcome, dan produknya tidak boleh berkurang. Saya minta semua unit terus mengembangkan creative financing agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal," pungkas Khofifah.

Editor : Redaksi