Aparatur Negara Tegaskan Komitmen Netralitas dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Mojokerto
FGD yang diikuti oleh camat dan lurah, Bhabinsa dan Bahabinkamtimbas serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se Kota Mojokerto, Senin (28/10/2024).
MERAHPUTIH I KOTA MOJOKERTO - Aparatur negara, baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI, hingga penyelenggara Pemilu, menguatkan komitmen mereka untuk menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2024. Komitmen ini diperkuat melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh para camat dan lurah, Bhabinsa, Bahabinkamtibmas, serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kota Mojokerto. Acara ini berlangsung di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (28/10/2024).
Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, dalam sambutannya menegaskan bahwa menjaga netralitas ASN bukanlah tugas yang mudah karena ASN memiliki hak suara, berbeda dengan TNI dan POLRI yang dilarang menggunakan hak pilihnya.
"Netralitas ASN harus dijalankan dengan baik agar harapan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas serta pilkada yang berintegritas bisa terwujud," kata Ali Kuncoro. Ia menambahkan, sinergitas harmonis yang sudah terbangun di Kota Mojokerto menjadi landasan kuat untuk menjaga iklim demokrasi yang kondusif.
Ali Kuncoro juga menekankan pentingnya pemimpin yang kuat dan berkualitas di tengah dinamika global yang cepat berubah. Menurutnya, Pilkada menjadi ruang demokrasi penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang mampu menggali potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
“Posisi Indonesia sebagai jalur strategis perdagangan internasional serta peluang bonus demografi 2023 menjadikan pemimpin yang kuat sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S. Marunduri, mengungkapkan beberapa kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada, seperti perusakan alat peraga kampanye, kampanye hitam, politik uang, dan potensi rusaknya surat suara.
"Beberapa rekomendasi untuk mengatasi kerawanan ini adalah melalui simulasi penghitungan suara, antisipasi kondisi cuaca buruk, serta optimalisasi patroli gabungan TNI-POLRI," jelas AKBP Daniel.
Penguatan komitmen netralitas juga disampaikan oleh Dandim 0815/Mojokerto, Letkol (Inf) Rully Noriza, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Bobby Ruswin, Ketua KPU Usmuni, dan Ketua Bawaslu Dian Pratmawati.
Sebagai informasi, pada Pilkada 2024 di Kota Mojokerto, sebanyak 105.313 calon pemilih akan memberikan suara di 190 TPS di 3 kecamatan dan 2 TPS khusus. (red)
