Pemprov Jatim Perketat Pengendalian PMK: Adhy Karyono Tinjau Kandang Komunal di Malang
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono saat meninjau kandang komunal UPT pakan ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kabupaten Malang, Sabtu (11/1)
MERAHPUTIH I MALANG - Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali merebak di Jawa Timur menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sabtu (11/1), Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, meninjau kandang komunal UPT pakan ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kabupaten Malang. Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan agar wabah PMK tidak semakin meluas.
“Kami memperketat kebijakan, mulai dari pengawasan lalu lintas perdagangan ternak, penyemprotan disinfektan di lingkungan peternakan, hingga pemberian vaksinasi pada hewan sehat,” ungkap Adhy saat berbincang dengan pengelola koperasi.
Adhy menyoroti pentingnya peran koperasi seperti SAE Pujon dalam mengendalikan PMK. Ia mendorong koperasi lain untuk mengikuti langkah serupa, termasuk mengadakan vaksinasi mandiri. “Koperasi ini jadi contoh konkret bagaimana komunitas peternak dapat secara cepat dan efektif merespons wabah,” ujarnya.
Menurut Adhy, Koperasi SAE Pujon langsung mengambil langkah cepat dengan memberikan vaksinasi dan vitamin kepada hewan ternak saat wabah kembali merebak. “Kesehatan ternak menjadi tanggung jawab bersama. Untuk sapi milik koperasi, vaksinasi diurus langsung oleh koperasi. Namun, untuk sapi milik pribadi, vaksin tetap difasilitasi oleh pemerintah,” jelasnya.
Hingga kini, Pemprov Jatim telah mendistribusikan 25 ribu vaksin PMK. Jumlah ini dilengkapi dengan tambahan 325 ribu dosis dari APBD dan 1,4 juta dosis dari Kementerian Pertanian. Meski demikian, Adhy mengakui bahwa kebutuhan vaksin di Jawa Timur masih mencapai 6-7 juta dosis.
“Upaya vaksinasi akan terus kami masifkan seiring dengan tingginya angka kasus PMK,” tegasnya.
Dari data yang dihimpun, sejak 1 Desember 2024 hingga 10 Januari 2025, tercatat 11.317 kasus PMK pada sapi. Dari jumlah itu, 70 persen dalam proses penyembuhan, 22 persen dinyatakan sembuh, sementara sisanya mati atau dipotong paksa.
“Secara keseluruhan, dampak wabah ini masih terkendali, karena hanya mencakup sekitar 3 persen dari populasi ternak,” tambah Adhy.
Adhy juga menyinggung kebijakan penutupan pasar hewan yang telah diterapkan di tiga kabupaten, yakni Tulungagung, Situbondo, dan Ponorogo. Namun, ia menegaskan bahwa Pemprov Jatim masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menerapkan kebijakan serupa di daerah lain.
“Ekonomi masyarakat tetap harus berjalan. Langkah pencegahan PMK harus beriringan dengan menjaga kestabilan ekonomi,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi berbagai pihak, Adhy optimistis Jawa Timur dapat menekan dampak PMK dan menjaga kesehatan hewan ternak sekaligus kesejahteraan peternak. (red)
