Pemerintah Matangkan Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis untuk Wong Cilik
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan pembahasan terkait sekolah rakyat pada Senin, 10 Maret 2025 di Istana Merdeka Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Cahyo
MERAHPUTIH I JAKARTA - Pemerintah semakin serius dalam mempersiapkan program Sekolah Rakyat yang akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3), jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting, mulai dari lokasi, kurikulum, hingga mekanisme penerimaan siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan program ini. “Per hari ini, kami telah mengantongi 53 lokasi yang siap menggelar Sekolah Rakyat. Tapi ini masih dinamis, dalam beberapa hari ke depan kami akan terus berkoordinasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota,” jelasnya saat memberikan keterangan kepada media usai rapat.
Pemerintah menargetkan program ini menyentuh masyarakat dari kelompok ekonomi paling rentan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari kelompok Desil 1 dan Desil 2.
“Dari 53 lokasi yang telah disiapkan, mayoritas berada di daerah yang sangat membutuhkan akses pendidikan. Data kami memastikan bahwa program ini menyasar tepat pada kelompok yang paling membutuhkan,” ujar Amalia.
Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan pendidikan gratis, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan siswa. Menurut Gus Ipul, sekolah yang terpilih wajib memenuhi syarat kelayakan, termasuk asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
“Kami memastikan sekolah-sekolah ini memiliki fasilitas yang memadai, bukan sekadar ruang belajar, tetapi juga tempat tinggal dan sarana pendukung lain agar siswa bisa fokus belajar dengan nyaman,” tambahnya.
Lokasi sekolah tersebar di berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, hingga Papua. Bahkan, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program ini.
Presiden Prabowo meminta agar konsolidasi anggaran terus dilakukan demi memastikan keberlangsungan Sekolah Rakyat. “Ini bukan sekadar proyek pendidikan, tetapi juga bagian dari strategi besar kita menuju Indonesia Emas 2045. Kita ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi wong cilik agar bisa menggapai masa depan lebih cerah,” kata Gus Ipul.
Dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema lebih rinci terkait jumlah siswa per sekolah serta alokasi anggaran yang dibutuhkan. “Insyaallah dalam 1-2 minggu ke depan gambaran besar program ini sudah lebih jelas,” tutupnya.
Dengan program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap bisa membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam membangun generasi emas Indonesia di masa depan. (red)
