Lia Istifhama: Desa Kuat, Indonesia Bebas Narkoba

MERAHPUTIH I SURABAYA – Komitmen mewujudkan generasi bangsa yang bersih dari penyalahgunaan narkoba kembali ditegaskan dalam agenda penguatan kolaborasi lintas sektor di Jawa Timur. Anggota DPD RI dari Jawa Timur, Lia Istifhama, menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah strategis yang dilakukan berbagai pihak dalam memperkuat ketahanan generasi muda dari ancaman narkotika pada acara Akselerasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui Deklarasi Jawa Timur Bersih Narkoba (BERSINAR) di Gedung Balai Pemuda, Surabaya, Jumat (14/2).

Acara juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur khofifah Indar Parawansa, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta seluruh kepala desa, lurah, pendamping desa se jawa Timur secara luring maupun daring.

Menurut Lia, kehadiran Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Ia menilai, upaya yang dilakukan bukan sekadar program seremonial, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan Indonesia memiliki generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

“Yang pertama, kita sangat mengapresiasi karena BNN hadir untuk penguatan generasi bangsa bebas dari narkoba. Kita bicara keberlangsungan bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lia mengungkapkan rasa syukur atas penunjukan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi role model oleh BNN Pusat. Penetapan tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan konsistensi pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan yang terintegrasi.

Ia secara khusus menyoroti kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang selama ini dinilai berhasil mendorong kolaborasi lintas sektor dalam perang melawan narkoba.

“Ini luar biasa. Merupakan sebuah penghargaan atas segala kerja keras Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa selama ini,” tegasnya.

Tak hanya itu, Lia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dinilai memberikan kontribusi signifikan dalam membangun desa-desa tangguh anti narkoba. Program penguatan desa dinilai menjadi benteng strategis, mengingat desa merupakan unit sosial terdekat dengan masyarakat.

Menurutnya, pendekatan berbasis desa memungkinkan deteksi dini dan pencegahan lebih efektif, sekaligus membangun kesadaran kolektif dari tingkat akar rumput. “Bagaimana agar desa ke desa itu benar-benar anti narkoba, terutama di Jawa Timur,” imbuhnya.

Di sektor pendidikan, dukungan juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang telah memasukkan materi pencegahan narkoba dalam kurikulum pembelajaran. Konsep contextual learning dinilai menjadi langkah progresif, karena edukasi tentang bahaya narkoba tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran di setiap jenjang sekolah.

Pendekatan ini diyakini mampu membangun pemahaman sejak dini, sekaligus membentuk karakter dan daya tahan anak terhadap pengaruh negatif lingkungan.

“Unsur bagaimana agar anak-anak itu bebas dari narkoba dimasukkan dalam bentuk contextual learning dalam setiap kurikulum yang ada di tingkat-tingkat sekolah,” jelas Lia.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat desa menjadi gambaran bahwa perang melawan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial. Jawa Timur kini diproyeksikan sebagai contoh praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi di provinsi lain.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendorong desa-desa di Jawa Timur bertransformasi menjadi Desa Bersinar. Menurutnya, penguatan dari BNN Pusat dan dukungan Kementerian Desa menjadi kunci dalam mengawal gerakan tersebut agar berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan bahaya metamorfosis narkotika yang kian beragam dan berpotensi menurunkan kapasitas serta kualitas SDM. Karena itu, edukasi dan pengawasan di tingkat desa harus diperkuat secara sistematis.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim yang telah membentuk desa-desa Bersinar dengan pendekatan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat. “Narkotika adalah musuh bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.

BNN, lanjutnya, membuka ruang partisipasi publik melalui call center 184 guna menampung laporan peredaran narkoba hingga ke pelosok desa. Ia juga menekankan bahwa rehabilitasi bukanlah bentuk penghukuman, melainkan upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam kesempatan itu, BNN turut memperkenalkan program “Ananda Bersinar” (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersinar Narkoba) serta Integrasi Kurikulum Anti Narkoba di sekolah. Edukasi bahaya narkotika, termasuk jenis baru seperti NPS yang menyasar anak-anak melalui produk makanan dan rokok elektrik, akan disisipkan dalam mata pelajaran tanpa menambah beban kurikulum.

Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah desa terbesar di Indonesia, yakni 8.494 desa. Ia menilai keberhasilan Desa Bersinar di Jatim akan menjadi fondasi penting menuju provinsi bebas narkoba sekaligus model nasional.

“Ini bukan sekadar deklarasi. Pasang mata dan telinga, jangan takut melapor dan melawan bandar,” tegasnya.

Deklarasi BERSINAR diharapkan menjadi penguat komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dalam memerangi narkotika, sekaligus meneguhkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara yang bersih dari narkoba.

Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, harapannya upaya preventif ini tidak hanya menekan angka penyalahgunaan narkoba, tetapi juga membangun generasi emas Indonesia yang berintegritas dan berdaya saing global.

“Terima kasih,” pungkas Lia, menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kerja bersama akan menjadi kunci menyelamatkan masa depan bangsa.(dpr)

Editor : Redaksi