BLT Bermasalah, Warga Minta Kades Mundur

MERAPUTIH|KEPULAUAN SULA - Puluhan warga dan mahasiswa Desa Waiboga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Kamis (28/5). Mereka menuntut Kepala Desa (Kades) Waiboga segera mengundurkan diri, karena berbagai masalah terkait pengelolaan anggaran termasuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pantauan awak media di lapangan, dalam aksi unjuk rasa itu, sempat terjadi kericuhan antara masa aksi dengan aparat keamanan. Kericuhan itu bermula saat masa aksi hendak membakar ban bekas di halaman kantor desa, namun dihalangi Polisi.

Said Buamona, salah satu orator menyatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan dalam pengelolaan anggaran baik ADD, DD maupun penyaluran BLT di desa setempat.

"Kami minta Bupati, mendengar keluhan kami secara langsung serta kami minta kehadiran Bupati di tengah-tengah masyarakat Waiboga agar dengar langsung keluhan kami," kata Said.

Mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu mengaku, selama menjabat sebagai BPD, pihak inspektorat tidak pernah melakulan audit. "Selama saya menjadi BPD, tidak pernah ada yang nama audit dari inspektorat. Maka dalam kesempatan ini kami minta kepada Bupati untuk datangkan inspektorat dan melakukan audit keuangan desa kami mulai dari tahun 2015 hingga 2019, sehingga semua masyarakat tahu kejelasan keuangan desa ini," tegasnya.

Menanggapi tuduhan itu, Kepala Desa Waiboga, Hasanudin Tidore membantah apa yang disampaikan massa aksi saat berorasi. Bahkan dirinya mengaku siap jika harus berhadapan dengan penegak hukum dalam mempertanggung jawabkan anggaran yang dikelola.

Terkait desakan warga agar Kades mengundurkan diri, Hasanudin menyebut, tuntutan itu sangat keliru, sebab proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Karena semua itu sudah ada regulasi yang mengatur, dan juga soal tranparansi keuangan, kami selalu membuat baliho APBDes setiap tahun, jadi jangan buang energi, dan waktu untuk demo. Tunggu saja Minggu depan kita rapat umum bersama Inspektorat, DPMD dan semua masyarakat desa ini," terang Hasanudin. (cho/lmi)

Editor : Tukiman Sarmijan