Minyakita Fokus ke Pasar Rakyat, Pemerintah Hentikan Alokasi untuk Bantuan Pangan

MERAHPUTIH I JAKARTA – Pemerintah memutuskan menghentikan penyaluran minyak goreng rakyat Minyakita untuk program bantuan pangan. Seluruh pasokan Minyakita ke depan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar-pasar rakyat guna memastikan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap komoditas tersebut.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga pasokan sekaligus stabilitas harga minyak goreng di tingkat konsumen. Dengan tidak lagi dialokasikan untuk bantuan pangan, distribusi Minyakita diharapkan semakin optimal dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita,” ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga badan usaha milik negara yang bergerak di sektor pangan. Langkah ini dilakukan agar pasokan Minyakita dapat tersalurkan secara merata ke berbagai daerah dan tidak mengalami hambatan di tingkat distribusi.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perdagangan juga menggandeng Perum Bulog dan ID FOOD untuk memastikan kelancaran distribusi minyak goreng rakyat tersebut ke pasar-pasar tradisional maupun jaringan penjualan lainnya yang melayani masyarakat secara langsung.

Budi menjelaskan, kebijakan bantuan pangan ke depan akan lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar dan perkembangan harga berbagai komoditas pangan. Pemerintah tidak lagi terpaku pada satu jenis komoditas tertentu, melainkan akan mempertimbangkan produk yang sedang mengalami penurunan harga agar dapat diserap dan dimanfaatkan melalui program bantuan.

Ia mencontohkan, apabila harga telur ayam mengalami penurunan signifikan di tingkat peternak, pemerintah dapat mengalokasikan telur sebagai komoditas bantuan pangan. Langkah serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain seperti daging ayam yang harganya mengalami tekanan akibat kelebihan pasokan di pasar.

“Misalnya telur lagi turun bisa saja telur untuk bantuan pangan. Kemudian juga kerja sama dengan MBG. Tidak hanya telur, kebutuhan pokok lain yang harganya turun seperti ayam juga bisa diserap,” katanya.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi produsen dari risiko anjloknya harga komoditas. Ketika harga suatu produk turun terlalu dalam dan merugikan petani maupun peternak, pemerintah dapat melakukan penyerapan melalui program bantuan sosial atau program konsumsi masyarakat yang didukung negara.

Salah satu instrumen yang kini dimanfaatkan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai mampu menjadi sarana efektif untuk menyerap berbagai komoditas pangan yang mengalami surplus produksi sehingga harga di tingkat produsen tetap terjaga.

Budi mengungkapkan, mekanisme tersebut sudah pernah diterapkan ketika harga telur sempat mengalami penurunan di bawah harga acuan. Saat itu pemerintah segera berkoordinasi dengan pelaksana program MBG agar telur dapat diserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

“Telur yang harganya di bawah HET bisa diserap oleh SPPG di daerah setempat dan itu sudah dilakukan oleh MBG,” ujarnya.

Selain berupaya menjaga komoditas yang mengalami penurunan harga, pemerintah juga terus melakukan pengawasan terhadap bahan pokok yang harganya berada di atas harga acuan. Pengawasan dilakukan mulai dari tingkat produksi hingga distribusi guna mencegah terjadinya gangguan pasokan maupun praktik yang dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar.

Kementerian Perdagangan, lanjut Budi, secara rutin berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta para pelaku usaha untuk memastikan pasokan pangan nasional tetap aman. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Dengan pengalihan seluruh pasokan Minyakita ke pasar rakyat dan penerapan pola bantuan pangan yang lebih adaptif, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sementara produsen tetap mendapatkan perlindungan ketika harga komoditas mengalami penurunan tajam. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan nasional dalam jangka panjang.(red)

Editor : Redaksi