Anggota DPRD Jatim Adam Rusydi: Tambahan Penghasilan Guru Jatim Disiapkan Lewat Skema TPP

Anggota DPRD Jatim Adam Rusydi
Anggota DPRD Jatim Adam Rusydi

MERAHPUTIH I SURABAYA – Kabar baik bagi tenaga pendidik di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyiapkan skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai alternatif pemberian tambahan penghasilan bagi guru di luar gaji pokok.

Kepastian tersebut disampaikan Anggota DPRD Jatim, Adam Rusydi, saat menyerap aspirasi tenaga pendidik dalam kegiatan reses di SMAN 1 Gedangan, Sidoarjo, Senin (16/11/2026).

Adam mengatakan, Pemprov Jatim telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut. Namun, mekanisme pemberiannya tidak menggunakan nomenklatur Tunjangan Profesi Guru (TPG), melainkan TPP.

"Insya Allah kami dari pemerintah provinsi sudah bisa mengalokasikan, cuma nomenklaturnya bukan TPG, tapi menjadi TPP," kata Ketua Komisi C DPRD Jatim itu.

Menurut Adam, penggunaan skema TPP menjadi jalan keluar atas kendala regulasi yang selama ini menghambat pemberian tambahan penghasilan guru melalui APBD. Pasalnya, TPG merupakan tunjangan yang bersumber dari APBN sehingga tidak dapat dialokasikan kembali melalui APBD dalam sistem penganggaran SIPD.

Sebelumnya, Pemprov Jatim sempat merancang pemberian TPP hingga 14 bulan sebagai alternatif pengganti TPG bulan ke-13 dan ke-14. Skema tersebut diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi guru dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Selain persoalan kesejahteraan, para guru juga menyampaikan keresahan terkait kepastian status kepegawaian. Mereka berharap tenaga PPPK paruh waktu bisa memperoleh kesempatan beralih menjadi PPPK penuh waktu, bahkan memiliki peluang diangkat sebagai PNS.

Menanggapi aspirasi tersebut, politisi Partai Golkar itu meminta para guru bersabar. Sebab, perubahan status kepegawaian masih menjadi ranah kebijakan pemerintah pusat.

"Itu kan masih wacana dari pemerintah pusat," ujarnya.

Guru juga meminta adanya kebijakan afirmasi bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi, termasuk persyaratan yang mempertimbangkan masa kerja dan pengalaman mengajar.

Dalam pertemuan tersebut, pihak SMAN 1 Gedangan turut menyampaikan usulan pembangunan sekolah. Adam menyatakan akan mengupayakan aspirasi itu melalui koordinasi sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Persoalan akses bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu juga menjadi perhatian. Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan keluarga siswa yang masuk kategori desil 6 dalam pendataan kesejahteraan, meski orang tuanya bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol).

Kondisi tersebut membuat siswa bersangkutan tidak memperoleh bantuan sosial. Adam menyarankan keluarga tersebut mengajukan sanggahan agar kondisi ekonomi sebenarnya dapat diverifikasi kembali.

"Kami menyarankan agar melakukan sanggahan agar keluarga murid itu tidak masuk desil 6," pintanya.

Adam juga berkomitmen menjembatani kebutuhan bantuan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan melalui koordinasi dengan pihak sekolah, termasuk mengupayakan akses program Kartu Indonesia Pintar (KIP).(pps)

Editor : Redaksi