Sri Untari Soroti Lemahnya Kearsipan Koperasi Wanita: Pengurus Berganti, Dokumen Jangan Sampai Hilang

MERAHPUTIH I MALANG – Pergantian kepengurusan tidak boleh membuat koperasi kehilangan jejak perjalanan organisasinya. Namun, persoalan arsip yang tidak terawat masih menjadi tantangan bagi sejumlah koperasi wanita. Dokumen penting yang seharusnya diwariskan kepada pengurus berikutnya justru berisiko hilang akibat persoalan internal organisasi.

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, menyoroti persoalan tersebut saat membuka Sosialisasi Kearsipan di Hotel Rayz UMM Malang, Jumat (20/11/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 20–21 November 2026, itu, Sri Untari mengingatkan bahwa arsip bukan sekadar kelengkapan administrasi. Keberadaannya menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan organisasi, transparansi pengelolaan, serta kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Mengusung tema “Melalui Pengelolaan Arsip yang Andal, Akuntabilitas dan Kredibilitas Koperasi Wanita Dapat Terus Meningkat di Mata Masyarakat”, kegiatan tersebut melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jawa Timur serta perwakilan koperasi wanita di wilayah Malang Raya.

Sri Untari menilai, salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan koperasi adalah tidak adanya sistem penyimpanan dokumen yang menjamin keberlanjutan administrasi ketika terjadi pergantian pengurus.

Bahkan, persoalan personal antara pengurus lama dan pengurus baru terkadang berujung pada hilangnya dokumen organisasi.

“Jangan sampai ada pengurus yang ngambek, kemudian arsipnya dibuang. Begitu pengurus berganti, dokumennya hilang dan organisasi harus memulai semuanya dari awal. Ini tidak bagus dalam manajemen kearsipan,” tegasnya.

Menurutnya, pergantian kepengurusan merupakan hal lumrah dalam organisasi. Namun, perubahan tersebut tidak boleh memutus rekam jejak kelembagaan. Setiap pengurus harus memiliki tanggung jawab menjaga dokumen agar dapat digunakan oleh kepengurusan selanjutnya.

Sejumlah dokumen yang wajib diamankan antara lain surat keputusan (SK), daftar keanggotaan, notulen rapat anggota, rencana kerja, laporan pertanggungjawaban, neraca keuangan hingga berita acara musyawarah.

Dokumen tersebut menjadi sumber informasi sekaligus bukti pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Tanpa arsip yang tertata, koperasi akan kesulitan menelusuri keputusan masa lalu maupun memastikan keakuratan data organisasi.

Ribuan Koperasi Wanita Perlu Pembenahan

Sri Untari mengungkapkan, pekerjaan membenahi sistem kearsipan koperasi wanita di Jawa Timur bukan perkara ringan. Melalui jaringan Askomara, terdapat sekitar 414 koperasi wanita di tingkat desa dan kelurahan yang perlu terus diperkuat kelembagaannya.

Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 80 persen masih aktif, sedangkan sisanya membutuhkan pembenahan agar kembali memiliki tata kelola organisasi yang baik.

Jika melihat cakupan seluruh Jawa Timur, jumlah koperasi wanita yang masih beroperasi mencapai lebih dari 8.000 unit.

Besarnya jumlah tersebut, menurut Sri Untari, harus diikuti kesadaran setiap koperasi untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dokumen dan menerapkan sistem pengarsipan yang benar.

“Ini bukan pekerjaan kecil. Koperasi wanita jumlahnya sangat banyak. Karena itu, perlu ada upaya agar masing-masing koperasi memiliki lemari arsip sendiri dan sistem penataan dokumen yang benar,” ujarnya.

Ia juga mendorong koperasi mulai memanfaatkan teknologi digital untuk menyimpan dokumen. Meski demikian, digitalisasi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan arsip lama yang memiliki nilai historis maupun kekuatan hukum.

Peralihan sistem administrasi dari manual ke digital harus disertai verifikasi data. Terutama menyangkut riwayat keanggotaan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan maupun terputusnya informasi mengenai anggota yang telah bergabung sejak awal koperasi berdiri.

Baginya, sejarah keanggotaan merupakan bagian dari identitas organisasi yang harus tetap terjaga, sekalipun sistem pencatatannya terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

Sejarah Koperasi Jangan Berhenti di Ingatan Pengurus

Selain pembenahan administrasi, Sri Untari mengingatkan pentingnya mendokumentasikan perjalanan koperasi dalam bentuk tulisan atau buku sejarah organisasi.

Menurutnya, kisah pendirian, perjuangan para perintis, perkembangan jumlah anggota hingga berbagai pencapaian koperasi merupakan aset kelembagaan yang tidak boleh hanya tersimpan dalam ingatan orang-orang tertentu.

Ia mencontohkan perjalanan Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang. Koperasi tersebut memiliki sejarah panjang, mulai dari aktivitas awal di garasi rumah salah satu perintis hingga berkembang menjadi lembaga koperasi dengan nilai aset mencapai ratusan miliar rupiah.

Perjalanan panjang seperti itu, kata dia, layak dicatat agar generasi penerus memahami proses dan nilai perjuangan yang membangun organisasi.

“Perjalanan koperasi itu perlu ditulis. Tidak harus buku yang rumit. Ditulis sendiri juga tidak apa-apa. Yang penting sejarahnya terdokumentasi dan suatu saat bisa dibuka kembali,” ungkapnya.

Perhatian terhadap dokumentasi juga harus menjangkau kelompok-kelompok binaan dan pendamping lapangan. Catatan pembinaan, perkembangan kelompok, serta persoalan yang pernah diselesaikan harus tersimpan sebagai bahan evaluasi.

Dengan dokumentasi yang baik, pergantian pendamping tidak membuat proses pembinaan kembali ke titik nol. Petugas baru dapat melanjutkan pekerjaan berdasarkan catatan dan pengalaman yang diwariskan pendamping sebelumnya.

Disperpusip Diminta Berikan Pendampingan

Dalam kesempatan tersebut, Sri Untari berharap Disperpusip Jawa Timur tidak hanya memberikan pemahaman melalui sosialisasi, tetapi juga menghadirkan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Pendampingan diperlukan mulai dari penerapan standar kearsipan, klasifikasi dokumen, sistem pengkodean, tata cara penyimpanan hingga digitalisasi arsip.

Menurutnya, koperasi yang memiliki kegiatan dan administrasi besar membutuhkan sistem pengelolaan dokumen yang lebih terstruktur. Dengan begitu, setiap arsip dapat ditemukan secara cepat ketika dibutuhkan, baik untuk kepentingan administrasi, pemeriksaan maupun pertanggungjawaban organisasi.

Ia mengapresiasi perkembangan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik dalam penyimpanan dokumen fisik maupun digital. Pengalaman dan kemampuan Disperpusip tersebut diharapkan bisa ditularkan kepada koperasi wanita.

Sri Untari menegaskan, tertib arsip bukan sekadar urusan teknis administrasi. Kualitas pengelolaan dokumen berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada koperasi.

Koperasi yang memiliki catatan keanggotaan jelas, laporan keuangan tertata dan dokumentasi keputusan yang lengkap akan lebih mudah mempertanggungjawabkan pengelolaannya.

“Kalau koperasi ingin memiliki tingkat kepercayaan atau trust yang tinggi, kearsipannya harus bagus. Anggota yang pertama bergabung sampai anggota terakhir harus tercatat dengan baik,” tandasnya.

Melalui sosialisasi tersebut, Sri Untari berharap koperasi wanita di Jawa Timur mulai menjadikan pengarsipan sebagai bagian penting dari tata kelola kelembagaan. Sebab, organisasi yang kuat bukan hanya mampu berkembang secara ekonomi, tetapi juga sanggup menjaga sejarah, data dan pertanggungjawabannya lintas generasi kepengurusan.(pps)

Editor : Redaksi