MERAHPUTIH I PAMEKASAN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan tambahan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK pada 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Jatim dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru di sekolah swasta.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus Hari Guru Nasional 2026 tingkat Jawa Timur di Kantor Bakorwil Pamekasan, Sabtu (21/11).
Di hadapan ribuan guru yang hadir, Emil menegaskan bahwa besarnya dedikasi tenaga pendidik tidak bisa semata-mata diukur berdasarkan nilai materi. Namun, pengabdian guru juga tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kesejahteraan mereka.
"Jangan sampai pemimpin-pemimpin bangsa ini abai terhadap kesejahteraan para guru," tegas Emil.
Tambahan anggaran Rp1,3 triliun tersebut dialokasikan melalui program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Dukungan ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga lembaga pendidikan swasta yang selama ini turut menanggung beban penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur.
Emil menilai keberadaan sekolah swasta memiliki peran penting karena daya tampung SMA dan SMK negeri hanya sekitar 30 persen dari total lulusan SMP. Kondisi tersebut membuat sekolah swasta menjadi bagian penting dalam memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan.
Karena itu, Pemprov Jatim menyiapkan 80.000 beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta di seluruh Jawa Timur. Program ini diharapkan mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung maupun kemampuan ekonomi keluarga.
Menurut Emil, kebijakan memperkuat pendidikan tidak boleh berhenti pada jenjang SMA dan SMK. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus mengambil langkah serupa untuk memperhatikan pendidikan SD, SMP, serta kesejahteraan guru PAUD.
Ia menjelaskan, perubahan pembagian penerimaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan undang-undang pada 2025 turut memengaruhi kapasitas fiskal provinsi. Porsi penerimaan yang sebelumnya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota berubah menjadi 34 persen untuk provinsi dan 66 persen untuk kabupaten/kota.
Pemprov Jatim, kata Emil, memilih tidak menambah beban masyarakat melalui peningkatan pungutan opsen kendaraan bermotor. Konsekuensinya, penerimaan asli daerah provinsi berkurang sekitar Rp4,2 triliun pada 2025.
Meski demikian, Emil menegaskan dana tersebut bukan hilang, melainkan menjadi tambahan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, daerah memiliki ruang fiskal untuk memperkuat pembiayaan pendidikan dasar dan menengah pertama serta memperhatikan guru PAUD.
"Kami berharap PGRI Jawa Timur dan seluruh PGRI kabupaten/kota terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan," ujarnya.
Perhatian terhadap guru PAUD juga menjadi salah satu isu yang disoroti Emil. Ia menyebut istrinya, Arumi Bachsin, bersama sejumlah tokoh pendidikan nasional terlibat dalam Council Early Childhood Education Development untuk memperjuangkan pengakuan dan penghargaan terhadap guru serta lembaga pendidikan anak usia dini.
Menurutnya, status formal maupun nonformal tidak seharusnya menjadi penghalang dalam memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik PAUD. Sebab, pendidikan pada masa usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk kualitas generasi mendatang.
Emil juga mengingatkan agar pemerataan pendidikan tidak hanya berorientasi pada wilayah perkotaan. Anak-anak di daerah pegunungan, pesisir, kepulauan, hingga wilayah terpencil harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas.
Ia mencontohkan pembangunan sekolah satu atap (SATAP) yang menggabungkan jenjang SD dan SMP sebagai salah satu solusi bagi daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.
"Memajukan pendidikan tidak boleh hanya dirasakan masyarakat perkotaan. Anak-anak di pelosok, pegunungan, pesisir, dan seluruh penjuru Jawa Timur harus memperoleh pendidikan berkualitas," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Emil juga menanggapi kritik mengenai besarnya belanja hibah dan operasional dalam APBD. Menurutnya, dukungan kepada sekolah swasta dan apresiasi terhadap guru merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa.
Ia menegaskan pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui jalan, beton, maupun infrastruktur fisik lainnya. Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan justru menjadi modal utama menuju Indonesia Emas 2045.
"Kalau kami dikritik karena belanja modal tidak besar, saya katakan bahwa kita membangun Indonesia bukan hanya dengan baja, aspal, dan beton, tetapi juga dengan keringat para guru yang ikhlas mendidik anak-anak kita. Modal terbesar bangsa ini adalah sumber daya manusia yang unggul," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. mengapresiasi soliditas dan solidaritas guru yang ditunjukkan dalam peringatan HUT ke-81 PGRI di Pamekasan.
Ia menegaskan PGRI tidak hanya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan guru, tetapi juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik menghadapi perkembangan teknologi.
Salah satu program yang disiapkan adalah penguatan kemampuan guru dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan electronic coding (e-coding) yang dikemas melalui pendekatan pembelajaran mendalam.
"Di samping kami menuntut, kami juga senantiasa memberi. Itulah PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah. Insyaallah, kami mengutamakan persatuan dan kesatuan," kata Unifah.
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Walujo menyebut peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan guru dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Ia mengungkapkan sekitar 20.771 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu berasal dari berbagai daerah, mulai Banyuwangi hingga Pacitan.
Menurut Djoko, jumlah peserta sebenarnya diperkirakan mencapai 25.000 hingga 28.000 orang. Namun, panitia mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan kapasitas lokasi kegiatan.
Djoko juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas dukungan penggunaan fasilitas Bakorwil Pamekasan sebagai lokasi kegiatan.
Di akhir sambutannya, ia turut menyampaikan harapan agar gedung PGRI Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani mendapat perhatian dan bantuan perbaikan. Pasalnya, kondisi lantai tiga gedung tersebut dikhawatirkan mengalami kerusakan serius.
Peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026 ini menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus penegasan bahwa perjuangan meningkatkan mutu pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan terhadap guru.(pps)
Editor : Redaksi