UMP Jatim 2027 Tembus Rp2,73 Juta, Naik Hampir 12 Persen, SPSI Apresiasi Keberanian Khofifah

Achmad Fauzi, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur sekaligus Ketua Gabungan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur.
Achmad Fauzi, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur sekaligus Ketua Gabungan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur.

MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.730.000. Angka tersebut meningkat Rp283.119,32 atau sekitar 11,57 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada di level Rp2.446.880,68.

Kenaikan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini sekaligus menandai langkah pemerintah provinsi dalam merespons tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja di tengah upaya menjaga keberlangsungan dunia usaha dan industri.

Penetapan UMP 2027 dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027. Keputusan tersebut ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.

Khofifah menyatakan, kebijakan pengupahan tahun depan disusun dengan mempertimbangkan sejumlah aspek strategis. Mulai dari kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan kondisi perekonomian, hingga keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.

Pemerintah provinsi berupaya menempatkan kepentingan pekerja dan pengusaha dalam satu kerangka kebijakan yang berimbang. Kenaikan upah diharapkan mampu memperbaiki daya beli buruh tanpa menghambat produktivitas maupun pertumbuhan industri.

Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur sekaligus Ketua Gabungan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur, Achmad Fauzi.

Ia menyebut kenaikan UMP hampir 12 persen sebagai capaian penting dalam perjalanan perjuangan kaum buruh di Jawa Timur. Menurutnya, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya yang umumnya berkisar 5 hingga 8 persen.

"Terima kasih yang tak terhingga. Dalam sejarah perjuangan kenaikan UMP yang kami lakukan, inilah salah satu kenaikan terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dulu berkutat di angka 5 persen, 6 persen, bahkan paling tinggi 8 persen. Tahun ini hampir menyentuh 12 persen," ujar Fauzi, Minggu (22/11).

Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Khofifah yang dinilai berani mengambil keputusan dengan memberikan kenaikan lebih besar bagi pekerja.

Fauzi menilai kebijakan tersebut menunjukkan adanya keberanian pemerintah daerah untuk tidak semata-mata terpaku pada angka kenaikan rutin. Pemerintah dinilai berusaha mencari jalan keluar yang mampu menjembatani kepentingan buruh dan pelaku usaha.

Meski demikian, ia tidak menutup mata bahwa keputusan kenaikan upah selalu menghadirkan dua perspektif yang berbeda. Dari sisi buruh, kenaikan tersebut masih bisa dianggap belum mencukupi kebutuhan hidup. Sebaliknya, pengusaha berpotensi menilai peningkatan biaya tenaga kerja sebagai beban tambahan bagi perusahaan.

Namun, menurut Fauzi, perbedaan pandangan itu tidak boleh menghilangkan tujuan utama kebijakan pengupahan, yakni meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga industri tetap tumbuh.

"Kami yakin UMP yang ditandatangani Ibu Gubernur merupakan UMP yang solutif. Tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja dan buruh di Jawa Timur, tetapi tidak mematikan industri. Justru industri harus tetap tumbuh dan berkembang agar mampu menampung keberadaan pekerja," tegasnya.

KHL Jadi Perhatian, SPSI Minta Kebijakan Upah Tidak Terpaku Formula

Lebih jauh, Fauzi menyoroti pentingnya mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam menentukan kebijakan pengupahan. Menurutnya, penghitungan kenaikan upah tidak semestinya hanya berorientasi pada formula matematis, tetapi juga harus melihat kondisi riil kebutuhan hidup masyarakat.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah instrumen pengupahan yang harus menjadi pertimbangan pemerintah, termasuk ketentuan regulasi dan formula kenaikan upah. Dalam penjelasannya, Fauzi menyebut rentang faktor alfa mulai 0,5 hingga 0,9, bahkan sampai 1 sebagai bagian dari pertimbangan penghitungan.

Menurut perhitungannya, apabila kenaikan hanya mengacu pada formula tersebut, peningkatan UMP diperkirakan berada di kisaran 9 persen. Karena itu, ia mengapresiasi keputusan Khofifah yang dinilai tidak hanya mempertimbangkan formula penghitungan, tetapi juga memasukkan aspek kebijakan KHL.

Fauzi menyebut pemerintah provinsi perlu melakukan penyesuaian KHL secara bertahap agar kesenjangan antara standar kebutuhan hidup layak dan besaran upah minimum dapat terus dipersempit.

Berdasarkan data KHL yang disinggungnya, kebutuhan hidup layak di Jawa Timur berada pada kisaran Rp3,7 juta. Sementara itu, sejumlah daerah dengan aktivitas ekonomi dan biaya hidup tinggi, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, memiliki angka KHL sekitar Rp6 juta lebih.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan pengupahan, terutama menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Ia mengingatkan, kesenjangan antara UMP dan KHL tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus memiliki keberanian mengambil kebijakan yang secara bertahap mendekatkan upah minimum dengan kebutuhan hidup pekerja.

"Kalau hanya melihat KHL, tentu kenaikan UMP maupun UMK harus diperhatikan secara serius. Tetapi kalau hanya melihat formula penghitungan kenaikan upah, hasilnya juga akan jauh dari KHL. Karena itu, diperlukan langkah cerdas dan bijak untuk mengadopsi dua kepentingan, yakni pekerja dan pengusaha," katanya.

Fauzi menegaskan, menentukan besaran upah bukan perkara sederhana. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan agar keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu kelompok, sementara kelompok lainnya harus menanggung dampak.

Jika kebijakan terlalu berpihak kepada pekerja tanpa memperhitungkan kemampuan industri, dunia usaha bisa mengalami tekanan. Sebaliknya, apabila pemerintah terlalu mengakomodasi kepentingan pengusaha, buruh akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Karena itu, SPSI meminta pemerintah tetap menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah, tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan produksinya.

SPSI Tegaskan Perjuangan Buruh Tetap Berlandaskan Aturan

Di sisi lain, Fauzi juga menegaskan bahwa SPSI akan tetap memperjuangkan kepentingan pekerja melalui mekanisme yang santun, terukur, dan berlandaskan ketentuan hukum.

Ia menyadari keputusan pemerintah mengenai upah tidak mungkin memuaskan seluruh pihak. Perbedaan penilaian dan kritik dari berbagai kelompok buruh merupakan bagian dari dinamika perjuangan yang harus dihormati.

Namun, menurutnya, organisasi pekerja tidak boleh menggunakan besarnya jumlah anggota sebagai alasan untuk bertindak di luar koridor hukum.

Fauzi menyebut SPSI memiliki basis keanggotaan yang besar, bahkan mencapai jutaan pekerja. Kekuatan tersebut, kata dia, harus digunakan secara bertanggung jawab untuk memperjuangkan hak buruh, bukan menjadi alasan untuk bersikap arogan terhadap pemerintah.

"Kami organisasi yang sudah dewasa. Tidak mungkin kami memaki-maki pemerintah. Kami memiliki basis massa yang besar, jutaan buruh menjadi anggota kami, tetapi bukan berarti kami jumawa dan bertindak seenaknya sendiri. Kami tetap menghormati koridor hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia juga menyatakan SPSI tetap menghargai kelompok buruh lain yang menilai kenaikan UMP 2027 belum mencukupi. Setiap organisasi memiliki pandangan dan ukuran masing-masing dalam menilai kebijakan pengupahan.

Meski begitu, Fauzi meminta seluruh pihak tetap melihat kenaikan tersebut secara objektif berdasarkan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, fakta bahwa UMP Jawa Timur tahun ini meningkat hampir 12 persen tidak boleh diabaikan. Capaian tersebut harus diakui sebagai lompatan dibandingkan pola kenaikan upah yang selama ini terjadi.

"Kalau ada kelompok yang masih menyampaikan kenaikan ini kurang, kami tetap menghargai. Setiap orang memiliki pandangan berbeda. Tetapi dari dimensi kenaikannya, kita tidak boleh menafikan dan harus jujur bahwa selama ini Jawa Timur belum pernah mengalami kenaikan UMP sampai hampir 12 persen," ujarnya.

Dengan ditetapkannya UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, perhatian berikutnya tertuju pada penetapan UMK di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Besaran UMK akan menjadi penentu penting bagi pekerja di masing-masing daerah, terutama wilayah dengan biaya hidup dan aktivitas industri yang relatif tinggi.

Bagi kalangan buruh, kenaikan UMP ini menjadi modal awal untuk terus mendorong perbaikan kesejahteraan. Sementara bagi pemerintah dan dunia usaha, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan pengupahan berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja.(pps)

Editor : Redaksi