Lumbung Ikan Nasional dan New Ambon Port

Proyek Strategis di Maluku Segera Dibangun


Rapat yang dilakukan di kantor Gubernur Maluku terkait pembangunan LIN dan NAP. HMP/BOY

MERAHPUTIH|MALUKU - Lumbung ikan nasional (LIN) dan new Ambon port (NAP) segera di bangun di Provinsi Maluku. Ketua Tim persiapan pembebasan tanah(TPPT) Saleh Thio kepada wartawan mengatakan bahwa, pembebasan lahan untuk LIN dan NAP merupakan satu kesatuan.

Namun kata Thio, dalam pembangunan, infrastruktur penanggung jawabnya berbeda yaitu penanggung jawab LIN adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan sedangkan penanggung Jawab NAP adalah Kementerian Perhubungan.

Pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) LIN kepada masyarakat Negeri Waai dan Negeri Liang telah dilaksanakan pada t28 Desember 2020 silam.  Bertempat di tempat wisata milik keluarga Soplestuny di Pantai Liang dan dilanjutkan pukul 14.00 WIT di Baileo Negeri Waai.

Pada kesempatan itu tim TPPT bentukan Pemprov Maluku melakukan sosialisasi rencana pembangunan LIN, kebijakan LIN, pengertian maksud dan tujuan LIN, satrategi dan program LIN. Luas kawasan LIN dan dukungan infrastruktur
manfaat kepada Pemerintah Daerah dan  masyarakat Maluku.

“Yang masuk dalam lahan rencana pembangunan kawasan perikanan terpadu LIN seluas kurang lebih 700 hektar adalah Dusun Batu Dua yang merupakan petuanan Desa Waai. Tahapan pembebasan lahan belum dibicarakan dengan masyarakat karena okumen perencanaan master plan LIN masih dalam proses penyelesaian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” beber Thio yang juga menjabat sebagai Asisten I Setda Provinsi Maluku.

Hingga sampai saat ini, Gubernur Maluku belum menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) dari Kementeri Kelautan dan Perikanan, sebagai penanggung jawab pembangunan infrastruktur LIN.

Karena itu, tahapan pembebasan lahan terhadap lokasi rencana pembangunan LIN seluas  kurang lebih 700 hektar  yang di dalamnya terdapat wilayah Dusun Batu Dua belum dilakukan sama sekali, dan yang baru dikerjakan pemerintah daerah saat ini adalah lokasi NAP dengan luas 200 hektar.

Untuk NAP,  ada empat tahapan dalam proses pembebasan lahan sesuai UU No 2 Tahun 2012, PP 19 Tahun 2021 & Permen ATR No 19/2021, yaitu, tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyerahan hasil dan tahap perencanaan.

Kementerian Perhubungan selaku penanggung jawab pembangunan infrastruktur telah menyampaikan Dokumen DPP kepada Gubernur 13 Juli 2021 untuk dilakukan tahapan persiapan pembebasan lahan. Adapun keseluruhan seluas 200 ha yang berlokasi di Negeri Waai, dimana di dalamnya meliputi Dusun Batu Naga dan Dusun Ujung Batu.

Tahap Persiapan


Sebagai tindak lanjut penyerahan DPPT oleh Kementerian Perhubungan,  maka Gubernur Maluku menetapkan SK No 338 Tahun 2021 tentang Tim Verifikasi. Selanjutnya hasil Tim Verifikasi didapati beberapa kekurangan, diantaranya, feasibility Study, dokumen amdal dan preferensi ganti rugi.

“Atas kekurangan tersebut, Gubernur Maluku menyurati Kemenhub No. 552.3/2430 tgl 28 Juli 2021 dan Kemenhub menyanggupi memenuhi kekurangan tersebut dengan surat No. PR.003/2/17.Phb.2021 tgl 8 Sept 2021,” ungkap Thio.


Selanjutnya Gubernur Maluku menetapkan SK No 340 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru (NAP) dengan tugas pokok diantaranya,  sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik, menyampaikan hasil konsultasi publik ke Kemenhub. Kemenhub kemudian mengajukan permohonan ke Gubernur untuk penetapan lokasi, setelah penlok maka dilanjutkan dengan pengumuman hasil.

Sampai hari ini, pemerintah Provinsi Maluku maupun tim persiapan pengadaan tanah, telah melakukan langkah-langkah, antara lain, Pemerintah provinsi telah mengadakan sejumlah pertemuan dengan Raja dan Saniri Negeri Waai serta tokoh masyarakat dan agaman yang intinya menyatakan mendukung penuh kehadiran pembangunan NAP di Negeri Waai (terlampir surat dukungan).


Sosialisasi ke Masyarakat

Sosialiasi dilakukan sebanyak dua kali kepada masyarakat Negeri Waai (termasuk diundang masyarakat Dusun Batu Naga dan Ujung Batu) pada 1 Juli 2021 pukul 15.00 WIT di kantor Desa Pemerintah Negeri Waai, dan pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 09.00 WIT bertempat di gedung serba guna Jemaat GPM Waai.

Materi Sosialisasi yang disampaikan yaitu, rencana Pembangunan NAP untuk mendukung LIN dengan kebutuhan lahan seluas 200 hektar.  Selanjutnya akan dilakukan pendataan tanah dan bangunan milik warga masyarakat yang berada di dalam lokasi Rencana pembangunan NAP.

Tugas pemerintah Provinsi yaitu memfasilitasi pembebasan lahan dan pembebasan lahan akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Hal tersebut nantinya pada tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penilaian kewajaran harga tanah oleh tim appraisal/KJPP.

Pendataan awal terhadap masyarakat pemilik lahan, tanaman dan bangunan per tanggal 7  dan 12 agustus serta 9 september 2021 bertempat di kantor Desa Negeri Waai, diantaranya,  sebanyak 471 pihak yang terkena dampak, dengan rincian, menguasai lahan,  450 orang, menggarap lahan 19 orang, menyewa lahan 2 orang.

Dengan bukti kepemilikan diantaranya, bersertifikat  sebanyak 23 orang, bukti lain, 29 orang, tanah dati / adat,   16 keluarga. Belum konfirmasi bukti kepemilikan, 403 orang.
Fasilitas sarana/prasarana umum diantaranya, Masjid  2 unit. TPQ,  1 unit, dan areal kuburan, fasilitas umum, PLTU dan pelabuhan penyeberangan Waai.

“Proyek strategis LIN dan NAP adalah kebijakan stretegis pemerintah pusat bagi kita di Maluku dengan menggerakkan percepatan pembangunan di wilayah Maluku, melalui sektor andalan Maluku yaitu Kelautan dan Perikanan.

Untuk itu, prinsip utama adalah pemerintah tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian atas masyarakat nya sendiri dalam proses pembebasan lahan ini,” urai Thio.


“Tuntutan utama masyarakat yang berkembang pada aksi demo adalah menyangkut kejelasan harga tanah, namun harus disampaikan kepada publik dan semua pihak bahwa, terkait Harga ganti rugi tanah belum/tidak dapat ditentukan sekarang karena kewajaran harga tanah hanya dapat dilakukan penilaian oleh tim appraisal/kantor jasa penilai publik sesuai ketentuan UU No 2 Tahun 2012, PP 19 Tahun 2021 & Permen ATR No 19 Tahun 2021,” lanjutnya.

Sehingga kata Thio, isu-isu tentang harga tanah yang beredar di masyarakat saat ini, seharusnya tidak perlu ditanggapi oleh masyarakat, karena penentuan berapa harga tanah, sekali lagi menjadi kewenangan Institusi Tim Apprisal atau Penilai (KJPP) yang akan melakukan tugas pada waktunya, yaitu di tahap pelaksanaan.

“Perlu juga diingatkan kepada masyarakat jangan sampai melakukan transaksi jual-beli tanah dengan pihak manapun selain pemerintah, yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sendiri,” katanya.

Sementara itu Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, NAP nantinya akan menyerapkan tenaga kerja baru, sesuai kajian dan estimasi sementara sebanyak kurang lebih 1.000 orang tenaga kerja lokal.

Dia juga minta kepada Pemda Provinsi Maluku agar benar-benar menyiapkan generasi muda dengan keahlian dan ketrampilan agar tidak ketinggalan dan anak-anak daerah lain sehingga mendapat porsi tenaga kerja sebanyak mungkin dalam proyek strategis NAP. (boy)