Percepat Target Reformasi Birokrasi

Pemprov Jatim Perluas Zona Integritas


Gubernur Khofifah menyerahkan penghargaan SAKIP terbaik dengan nilai AA kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim Himawan Estu Bagijo.

MERAHPUTIH I SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencanangkan perluasan pembangunan Zona Integritas (ZI) bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBM) di Ballroom Hotel Bumi Surabaya, Rabu (27/10).

Sedikitnya 44 unit kerja diusulkan dalam pencanangan ZI. Dengan rincian 6 unit kerja menuju WBBM dan dan 38 unit kerja menuju WBK. Langkah kongkret ini dilakukan sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi di tubuh Pemprov Jatim.

Pencanangan pembangunan ZI ini dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan RB khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Gubernur Khofifah dengan disaksikan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunWas) KemenPAN-RB RI Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto dan Kepala Perwakilan Ombusman RI Jawa Timur Agus Muttaqin, SH. Selanjutnya dilakukan penandatangan ZI oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Kepala Dinkes Jatim, dan Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Sebagai informasi, ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik.

Selain pencanangan perluasan ZI, Gubernur Khofifah juga memberikan Peneguhan Komitmen Core Value ASN BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) dan Employeer Branding Bangga Melayani Bangsa. Komitmen tersebut akan diterapkan diseluruh jajaran Pemprov Jatim.

Dalam sambutannya, Khofifah mengatakan perluasan ZI ini sebagai wujud komitmen Pemprov Jatim untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Di tahun 2019, kata Khofifah, sebelum pandemi covid-19, untuk pertama kalinya Pemprov Jatim menerima penghargaan WBK untuk 6 unit kerja yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dan Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.

Sementara di tahun 2020 Pemprov Jatim telah memperoleh predikat WBK pada UPT. Pelayanan Pendapatan Daerah (Kantor Bersama Samsat) Nganjuk Bapenda Provinsi Jawa Timur. Sementara terkait core value Aparatur Sipil Negara (ASN), Khofifah menegaskan bahwa nilai tersebut wajib diterapkan bagi ASN tidak hanya di tingkat pusat, tetapi hingga ke tingkat desa. Core value tersebut mensyaratkan bahwa ASN harus profesional dan cakap dalam melayani sesuai dengan prinsip Cettar (Cepat, Efektif-efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel, dan Responsif).

“Alhamdulillah hari ini ada value baru yang diharapkan bisa menginisiasi dari proses pengintegrasian program kita dengan value loyalitas, akuntabilitas. Dengan suasana-suasana untuk melakukan strong collaboration. Membangun penguatan kolaborasi secara programatik dan sistemik itu akan mendapatkan penguatan ketika mendapatkan core value BerAKHLAK,” jelas Khofifah.

“Bukan zamannya lagi menjadi ASN yang pasif dan manja. Sekarang ASN harus punya sifat kemandirian, kreativitas, inovasi dan kemampuan memecahkan masalah. Ini menjadi kunci kesuksesan utama dari manapun ASN berasal,” tambahnya.

Ditambahkan, core value ASN BerAKHLAK ini akan memberikan penguatan bagi setiap program yang kita lakukan. Sehingga diharapkan bisa nilai-nilai baru ini ter-breakdown dan paham, hingga bisa melaksanakannya sampai ke aparatur perangkat desa. Termasuk Employeer Branding Bangga Melayani Bangsa.

“Core value ASN BerAKHLAK dan Employeer Branding Bangga Melayani Bangsa, nilai baru yang harus diperkenalkan di daerah yaitu kabupaten/kota bahkan sampai ke aparatur perangkat desa. Kalau ini bisa seirama, inline dari program pemerintah pusat hingga desa, maka Insyaallah akan tersampaikan pesannya dan dapat dijalankan,” pintanya.  

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyerahkan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2020 untuk Bupati/Walikota maupun Kepala OPD.

Untuk Bupati/Walikota yang mendapat predikat A selama 3 tahun berturut-turut, penghargaan diberikan kepada Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.

Sebagai informasi, Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se-Jatim tahun 2020 terdapat 6 Kabupaten/Kota masuk kategori A (memuaskan), 18 Kabupaten/Kota kategori BB (sangat baik), dan 14 Kabupaten/Kota berkategori B (Baik).

Selain itu, Gubernur Khofifah menyerahkan penghargaan SAKIP terbaik dengan nilai AA kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim, Dirut RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim, Direktur RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang, Plt. Direktur RS. Jiwa Menur, Direktur RSU Haji Surabaya. Penghargaan juga diberikan bagi Kepala Perangkat Daerah dengan pelaksanaan RB terbaik. Antara lain Dirut. RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Plt. Direktur RS Jiwa Menur Surabaya, dan Direktur RSU Haji Surabaya.

“Saya ucapkan selamat dan sukses Kepada para Bupati Walikota, mari kita terus bersinergi melakukan upaya tata kelola kinerja secara cermat serta seluruh program dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien. Saya juga mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja untuk percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansinya," pungkas Khofifah. (red)