MERAHPUTIH I SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur masa jabatan 2025–2028 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (4/7). Momentum tersebut menjadi penanda awal kerja kolektif dalam menjaga kualitas penyiaran publik di tengah derasnya arus informasi digital.
Pelantikan ini didasarkan pada SK Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/218/013/2025. Ketujuh komisioner yang diambil sumpahnya ialah Aan Haryono, Fitratus Sakinah, Khoirul Huda, Malik Setiawan, Rosnindar Prioritas Eko Rahardjo, Royin Fauziana, dan Yunus Ali Ghafi.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan bahwa jabatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan amanah besar yang memerlukan tanggung jawab moral dan profesional tinggi. Ia menyebut para komisioner sebagai “super team” yang harus bekerja sinergis dan adaptif terhadap perubahan ekosistem penyiaran.
“Era digital telah mengaburkan batas antara media konvensional dan platform daring. KPID dituntut tak hanya melakukan pengawasan, tapi juga mendorong literasi media yang sehat bagi publik,” ujarnya.
Khofifah juga menyoroti tantangan serius seperti maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan efek algoritma yang memicu polarisasi opini publik. Ia berharap KPID mampu menciptakan ruang penyiaran yang produktif, inklusif, dan mencerdaskan.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
Sementara itu, Ketua KPI Pusat Ubaidillah Sadewa menyatakan bahwa tantangan informasi saat ini jauh lebih kompleks. Menurutnya, KPID memiliki fungsi strategis sebagai penjaga kualitas konten di media massa sekaligus pendidik masyarakat dalam menyaring informasi.
“Selamat bertugas kepada anggota KPID Jatim yang baru. Pertahankan capaian positif dan terus lakukan pembaruan yang relevan,” ujarnya.
Jawa Timur, kata Khofifah, menaruh harapan besar pada lembaga ini. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan diharapkan bisa melahirkan ekosistem penyiaran yang adil, demokratis, dan berpihak pada kepentingan publik. (red)
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
Editor : Redaksi