MERAHPUTIH I PONOROGO - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat rentan. Melalui program Sekolah Rakyat (SR), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Sabtu (26/7/2025), dalam rangka “Sapa Siswa dan Wali Murid Sekolah Rakyat Terintegrasi 5”. Kunjungan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya operasional SR Tahap 1B di daerah tersebut.
Program Sekolah Rakyat merupakan terobosan pendidikan inklusif yang dirancang untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama mereka yang masuk dalam Desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini tak hanya menjanjikan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA, melainkan juga memberikan fasilitas asrama, makanan bergizi, hingga layanan pengembangan karakter dalam satu kawasan pendidikan terpadu.
Baca juga: Tarif Murah, Fasilitas Nyaman: Trans Jatim Gajayana Jadi Idola Baru Malang Raya
“Pendidikan tak bisa menunggu. Apa yang kita hadirkan hari ini adalah upaya percepatan agar anak-anak dari kelompok marginal memiliki akses pada pendidikan yang sama bermutu dan bermartabat seperti anak-anak dari kelompok ekonomi lainnya,” ujar Khofifah di hadapan siswa dan orang tua.
Fasilitas sementara SR Ponorogo saat ini berada di kawasan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Tambakbayan, yang disiapkan untuk operasional selama satu tahun ke depan. Gedung permanen SR Ponorogo tengah dibangun di atas lahan seluas 8 hektare milik Pemkab Ponorogo di Kelurahan Setono. Lokasi tersebut nantinya akan dilengkapi fasilitas lengkap, mulai dari masjid, lapangan olahraga, hingga sistem boarding school yang mendukung penguatan karakter siswa.
Gubernur Khofifah menilai bahwa sistem berasrama merupakan pendekatan paling efektif untuk menyemai nilai-nilai kedisiplinan dan pembinaan mental secara menyeluruh.
“Kita ingin anak-anak ini bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga tangguh secara mental, kuat secara spiritual, dan siap menghadapi masa depan dengan semangat kebangsaan,” tambahnya.
Dalam kunjungan itu, turut hadir pula Wakil Kepala Polres Ponorogo dan Dandim 0802. Keduanya, menurut Khofifah, akan dilibatkan dalam proses pembentukan karakter siswa, terutama dalam penanaman nilai-nilai disiplin dan cinta tanah air.
“Ini luar biasa. Saya bahkan tidak menyangka, di Ponorogo kita bisa memulai program pendidikan terintegrasi dari SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas seluas ini. Ini melebihi ekspektasi saya,” ungkap Khofifah.
Untuk tahap awal, sebanyak 125 siswa telah diterima di Sekolah Rakyat Ponorogo. Mereka terbagi dalam satu rombongan belajar untuk SD (25 siswa), dua rombel untuk SMP (50 siswa), dan dua rombel untuk jenjang SMA (50 siswa). Proses seleksi siswa dilakukan secara ketat berdasarkan data DTSEN, guna memastikan sasaran program tepat pada kelompok yang membutuhkan.
Kebahagiaan menyelimuti para orang tua yang anaknya berhasil lolos seleksi. Salah satunya adalah Leo Maradona, ayah dari Mohammad Nouval Samyl Adzaki, siswa SR jenjang SMP warga desa Brotonegaran. “Saya bersyukur sekali, ini seperti mimpi bisa menyekolahkan anak di tempat sebagus ini, dan semuanya gratis,” ucap Leo yang baru bekerja sebagai petugas keamanan.
Baca juga: Jatim Kirim Bantuan Rp5 Miliar untuk Sumatera, Khofifah: Ini Amanah dari Warga Kami
Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Bupati Sugiri Sancoko, yang akrab disapa Kang Giri, menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat harus diprioritaskan karena menyangkut masa depan generasi muda.
“Kami tidak ingin menunda harapan anak-anak ini. Maka, gedung IKM Tambakbayan langsung kami pinjamkan agar kegiatan belajar bisa segera dimulai,” tegasnya.
Menurut Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Indiani, Ponorogo merupakan salah satu dari tujuh daerah yang memulai peluncuran Sekolah Rakyat Tahap 1B pada 1 Agustus 2025. Enam daerah lainnya adalah Kabupaten Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan. Dengan tambahan ini, total Sekolah Rakyat yang aktif beroperasi di Jawa Timur akan menjadi 19 unit pada tahun ajaran 2025/2026.
Setiap sekolah mengusung konsep ekosistem pendidikan menyeluruh ruang kelas, asrama, fasilitas olahraga, perpustakaan, hingga layanan konseling. Sekolah Rakyat juga mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme.
Menurut Khofifah, keberadaan sekolah ini bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan bagian dari strategi besar untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Model boarding school yang terintegrasi ini adalah cara kita memastikan generasi berikutnya tak lagi terjerat dalam kemiskinan struktural,” ucapnya.
Baca juga: Kendal Kian Berlari: Gelaran Fun Run Picu Ekonomi, Gairahkan Wisata, dan Tanamkan Budaya Sehat
Program ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk nyata kehadiran negara bagi mereka yang selama ini tertinggal. Di tengah kompleksitas persoalan ketimpangan akses pendidikan, Jawa Timur tampil dengan inisiatif yang konkret, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang.
“Sekolah Rakyat bukan hanya soal bangunan dan fasilitas. Ini tentang keberanian negara untuk hadir dan memberi harapan pada yang selama ini terpinggirkan,” pungkas Khofifah.
Dengan komitmen kuat dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat, Sekolah Rakyat menjadi simbol baru kebangkitan pendidikan inklusif di Jawa Timur. Di tengah keterbatasan, secercah harapan kini menyala di sudut-sudut kampung. Sekolah ini menjadi bukti bahwa pendidikan sejatinya adalah jalan pembebasan, sekaligus pijakan menuju masa depan yang lebih adil dan setara. (dpr)
Editor : Redaksi