MERAHPUTIH I JAKARTA — Pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam merealisasikan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tak sekadar membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, program ini juga dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini terbengkalai.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa banyak pemerintah daerah yang antusias mendukung Sekolah Rakyat. Selain karena misi sosialnya, yakni menyediakan pendidikan bermutu bagi warga tak mampu, program ini juga menjadi solusi atas problem aset-aset idle yang membebani anggaran daerah.
Baca juga: Prabowo Siapkan 330 Ribu Smart TV untuk Sekolah, Target Tuntas 2025
“Pemerintah daerah banyak yang mengajukan diri, karena satu, membantu rakyat yang tidak mampu. Kedua, aset-aset yang idle bisa digunakan kembali secara produktif,” ujar Tito, di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Ia menambahkan, selama ini aset tanah dan bangunan yang tidak terpakai justru menyedot biaya pemeliharaan. Dengan dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat, aset-aset tersebut bertransformasi menjadi ruang pembelajaran yang memberi harapan masa depan baru bagi anak-anak di daerah.
“Ini akan melahirkan kader-kader bangsa yang lebih baik ke depan. Di samping itu, pembangunan fisik dan operasional sekolah akan menggerakkan ekonomi lokal lewat rantai pasok bahan bangunan hingga logistik kebutuhan asrama,” ujar Tito.
Dukungan terhadap Sekolah Rakyat menjadi salah satu bahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa sore. Hadir dalam pertemuan itu sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Mendagri Tito Karnavian.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program ini dipayungi oleh Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sejak diluncurkan pada 14 Juli 2025, pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga terkait.
Hingga akhir Juli, pemerintah menargetkan 100 Sekolah Rakyat mulai beroperasi di sejumlah daerah. Rinciannya, di Pulau Jawa terdapat 48 sekolah, disusul Sumatera (22), Sulawesi (15), Maluku (4), Papua (3), Nusa Tenggara Barat (2), Nusa Tenggara Timur (1), dan Bali (1).
Baca juga: Prabowo Dorong Transformasi Pendidikan Lewat Layar Digital Pintar
Target berikutnya, hingga akhir 2025, sebanyak 200 Sekolah Rakyat diharapkan telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini tidak hanya menyasar pendidikan secara fisik, tetapi juga menekankan pendekatan afirmatif terhadap anak-anak yang paling rentan terhadap kemiskinan struktural. Dengan pola asrama, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang aman dan terstruktur, sekaligus menjauhkan anak dari berbagai risiko sosial.
Selain pendidikan akademik, pengembangan karakter, kedisiplinan, serta kecakapan hidup turut menjadi kurikulum utama. Pemerintah berharap, para lulusan Sekolah Rakyat akan menjadi agen perubahan yang mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sebagai refleksi dari semangat gotong royong dalam pembangunan nasional, Sekolah Rakyat menjadi contoh kolaborasi lintas sektor yang memberi jawaban konkret atas kesenjangan sosial dan pendidikan. (red)
Baca juga: Presiden Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Margaguna, Pastikan Akses Pendidikan Merata
Editor : Redaksi