MERAHPUTIH I SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya membangun generasi yang lebih sehat dan tangguh. Namun, di tengah semangat tersebut, realisasi kebutuhan infrastruktur pendukung masih jauh dari harapan. Dari 2.753 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibutuhkan, baru 335 unit yang aktif beroperasi.
Dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (31/7/2025), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya percepatan penyediaan dapur SPPG sebagai penopang utama program MBG.
Baca juga: Delegasi Connect Souq Sambangi Jateng, Bidik Kopi hingga Kelapa untuk Pasar Global
“Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal masa depan anak-anak kita. Tanpa SPPG yang cukup, maka kita kehilangan instrumen penting untuk memastikan pangan bergizi sampai ke tangan mereka yang membutuhkan,” ujar Luthfi.
Hingga kini, Jawa Tengah menempati posisi kedua secara nasional dalam jumlah SPPG aktif. Namun, capaian penerima manfaat MBG baru menyentuh angka 9,8 persen dari total sasaran 9,6 juta jiwa. Kelompok sasaran mencakup siswa, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Beberapa daerah seperti Banyumas, Blora, dan Cilacap dinilai cukup progresif, masing-masing dengan 32, 21, dan 16 unit SPPG. Namun sejumlah kabupaten/kota seperti Batang, Pekalongan, Rembang, hingga Banjarnegara masih tertinggal dan menjadi titik perhatian tim Satgas MBG.
Guna mengakselerasi penyediaan dapur gizi, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset lahan dengan total hampir 280 ribu meter persegi yang dapat dioptimalkan bersama instansi seperti TNI dan Polri.
“Target SPPG harus tercapai. Kalau ada yang tersumbat, sekarang saatnya kita buka bersama-sama. Kita punya sumber daya, tinggal butuh komitmen,” tegas Luthfi, yang juga meminta setiap daerah segera membentuk Satgas MBG.
Baca juga: ASN Diminta Jadi Garda Terdepan Pembangunan, Gubernur Luthfi Ingatkan Korpri Perkuat Layanan Publik
Dalam paparannya, Luthfi menguraikan enam langkah strategis, mulai dari pemberdayaan BUMDes dan pelaku usaha lokal, perbaikan koordinasi antarinstansi, hingga edukasi publik soal gizi dan pencegahan pemborosan makanan.
Langkah-langkah ini, menurutnya, harus dijalankan simultan demi memastikan keberlangsungan dan efektivitas program. “Kita ingin gerakan ini masif, tapi juga terukur dan berkelanjutan,” kata Luthfi.
Sikap tegas gubernur mendapat apresiasi dari Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menilai, kepemimpinan Luthfi menjadi contoh kuat bagaimana pemerintah daerah bisa bersinergi untuk menjalankan mandat nasional.
“Beliau tegas, punya arah yang jelas, dan komitmennya tinggi. Ini yang dibutuhkan dalam implementasi program skala besar seperti MBG,” ujar Dadang.
Baca juga: DPN Soroti Kerentanan Jateng, Pertahanan Nonmiliter Jadi Fokus Utama
Data BGN mencatat, per 28 Juli 2025, terdapat 2.378 unit SPPG aktif di seluruh Indonesia, melayani lebih dari 7,4 juta penerima manfaat setiap harinya. Dengan estimasi anggaran Rp111,55 miliar per hari, program ini menjadi salah satu intervensi terbesar pemerintah dalam sektor pangan dan gizi.
Rapat koordinasi di Semarang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, Kabinda Jateng, serta para kepala daerah se-Jawa Tengah bersama Dandim dan Kapolres masing-masing.
Dengan sinergi yang menguat, harapannya program MBG tak sekadar menjadi janji, melainkan nyata hadir dalam kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini rentan terhadap persoalan gizi. (RED)
Editor : Redaksi