MERAHPUTIH I SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali turun langsung ke lapangan. Kali ini, ia memilih Pasar Soponyono, Surabaya, sebagai titik pemantauan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Senin (25/8/2025). Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga pasokan pangan pokok masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan beras.
Sejak pagi, Khofifah menyusuri kios demi kios beras, berbincang dengan para pedagang. Dari dialog tersebut, ia menangkap persoalan mendasar: tidak semua pedagang mampu mengakses suplai beras SPHP secara merata. Ada yang bisa mengakses hingga dua ton beras, namun sebagian lain hanya mendapat jatah 24 kemasan ukuran lima kilogram per hari.
Baca juga: Tarif Murah, Fasilitas Nyaman: Trans Jatim Gajayana Jadi Idola Baru Malang Raya
“Kalau kondisinya timpang seperti ini, maka ada potensi kesenjangan. Kita ingin SPHP benar-benar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, bukan hanya sebagian,” tegas Khofifah.
Ia menambahkan, beras merupakan komoditas paling vital dalam konsumsi rumah tangga. Karena itu, distribusi yang adil dan lancar harus menjadi prioritas. “Masyarakat kita mayoritas mengonsumsi beras medium. Maka, SPHP inilah yang paling relevan dengan kebutuhan mereka. Bulog dan Badan Pangan Nasional harus mengawal agar distribusinya merata,” jelasnya.
Dalam tinjauannya, gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini juga menyoroti mekanisme distribusi berbasis aplikasi. Menurutnya, sistem tersebut membantu efisiensi, namun tidak semua pedagang bisa mengaksesnya dengan lancar. “Ada yang merasa mudah saat mengisi aplikasi, tapi ada juga yang mengaku kesulitan. Ini harus segera dievaluasi,” ucapnya.
Lebih jauh, Khofifah menekankan pentingnya peran pengelola pasar untuk ikut mengatur distribusi. Dengan demikian, tidak ada pedagang yang merasa dianaktirikan. “Tidak boleh ada pihak yang bertindak seperti distributor bayangan. Manajemen distribusi harus transparan dan adil,” katanya.
Baca juga: Jatim Kirim Bantuan Rp5 Miliar untuk Sumatera, Khofifah: Ini Amanah dari Warga Kami
Ia mengingatkan agar sinergi antarinstansi diperkuat, mulai dari Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga pemerintah daerah.
“Distribusi yang tepat sasaran adalah kunci. Kalau distribusi ini tidak sempurna, maka tujuan SPHP sebagai instrumen stabilisasi harga pangan akan sulit tercapai,” tegasnya.
Langkah konkret ini, menurut Khofifah, diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan inflasi bahan pangan di Jawa Timur. Ia optimistis, dengan pengawasan yang lebih ketat serta koordinasi yang solid, masyarakat tidak akan kesulitan menemukan beras dengan harga terjangkau.
Baca juga: Kendal Kian Berlari: Gelaran Fun Run Picu Ekonomi, Gairahkan Wisata, dan Tanamkan Budaya Sehat
“Yang paling penting, masyarakat jangan sampai kesulitan mendapatkan beras. Kita ingin SPHP ini hadir sebagai solusi nyata, bukan sekadar program,” pungkas Khofifah.
Kehadiran gubernur di Pasar Soponyono menjadi pesan kuat bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh memastikan ketersediaan pangan pokok. Bagi para pedagang, kunjungan ini bukan hanya bentuk perhatian, melainkan juga harapan baru agar distribusi beras lebih adil dan berkelanjutan. (dpr)
Editor : Redaksi