MERAHPUTIH I PEKALONGAN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah. Kali ini, bantuan keuangan (bankeu) senilai Rp61 miliar digelontorkan untuk Pemerintah Kota Pekalongan. Dana tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, dalam acara di kantor Bappeda Kota Pekalongan, Selasa (2/9).
Paket bantuan ini terbagi ke dalam sejumlah pos, mulai dari belanja bagi hasil pajak Rp54,2 miliar, bantuan tak terduga (BTT) Rp1,5 miliar, hingga sarana prasarana Rp700 juta. Selain itu, Pemprov juga menyalurkan dukungan untuk program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Rp697 juta, bantuan pendidikan senilai Rp2 miliar, serta penguatan ekonomi masyarakat lewat bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp200 juta.
Baca juga: DPN Soroti Kerentanan Jateng, Pertahanan Nonmiliter Jadi Fokus Utama
Tak berhenti di situ, bantuan juga mencakup kebutuhan dasar warga, seperti sambungan listrik rumah sebanyak 5 unit senilai Rp6,1 juta, pembangunan PLTS rooftop Rp60 juta, hingga bantuan hibah untuk organisasi masyarakat, yayasan pendidikan, dan lembaga keagamaan dengan total ratusan juta rupiah. Bahkan, 2.589 pengajar keagamaan juga mendapat insentif sebesar Rp1 miliar.
Dalam sambutannya, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa sebagian dana tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca musibah kebakaran yang melanda kantor pemerintah di Kabupaten dan Kota Pekalongan beberapa waktu lalu.
“Sudah kami perbantukan, baik melalui bantuan pangan cadangan, bantuan Kube, maupun dukungan lain yang sifatnya recovery. Termasuk perbaikan bangunan yang terbakar, saat ini masih dihitung. Yang jelas, provinsi siap turun tangan,” ujar Luthfi.
Ia juga memastikan bahwa kondisi terkini di Kota Pekalongan telah kembali kondusif. Meski sejumlah kantor pemerintahan masih rusak, layanan publik tetap berjalan dengan pola penyesuaian di lokasi-lokasi alternatif.
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
“Semua masyarakat harus tetap terlayani. Itu yang paling penting. Tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid menegaskan bahwa pelayanan publik tidak terganggu meskipun kantor Setda dan DPRD Kota Pekalongan sempat terbakar pada 30 Agustus lalu.
“Pelayanan tetap berjalan normal. Kami sudah alihkan aktivitas ke beberapa lokasi lain, agar masyarakat tetap bisa mengurus kebutuhan administrasi tanpa kendala,” terang Afzan.
Baca juga: Posyandu Enam SPM Dikebut, Jateng Siapkan Lompatan Layanan Publik
Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jateng yang menurutnya sangat berarti untuk mempercepat proses pemulihan. “Bantuan ini bukan hanya soal angka, tapi bukti nyata solidaritas dan kebersamaan. Pekalongan tentu akan lebih cepat bangkit dengan adanya dukungan seperti ini,” tambahnya.
Dengan kucuran dana Rp61 miliar tersebut, Pemkot Pekalongan berkomitmen melaksanakan program pembangunan dan pemulihan secara tepat sasaran. Pemerintah berharap, masyarakat tidak hanya merasakan manfaat dalam bentuk fasilitas fisik, tetapi juga peningkatan layanan publik dan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh. (red)
Editor : Redaksi