MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemandangan tak biasa terlihat di halaman Polrestabes Surabaya sejak Senin (15/9) dini hari. Ribuan pekerja honorer dari berbagai instansi pemerintah daerah di Surabaya berbondong-bondong memadati markas polisi itu. Tujuan mereka serupa: mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu syarat administrasi untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
Gelombang manusia itu membuat antrean mengular hingga ke luar pintu gerbang. Beberapa pemohon bahkan sudah tiba sejak pukul 05.00 pagi, demi memastikan dokumen penting itu bisa rampung tepat waktu. “Kami tidak punya pilihan lain. Pengumuman baru keluar Jumat malam, dan hari ini Senin sudah batas terakhir,” ujar Siti Nurhayati, salah satu tenaga honorer yang rela antre berjam-jam.
Baca juga: Satpol PP Sisir Jalan Johar–Sulung, Pemkot Surabaya Tertibkan PKL dan Parkir Liar
Ledakan pemohon ini diakui langsung oleh pihak Polrestabes Surabaya. Kepala Seksi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi, menyebut pihaknya tidak menyangka lonjakan pemohon terjadi dalam waktu singkat.
“Kami dari Polres Surabaya mohon maaf, Mbak. Karena memang tiba-tiba tadi pagi itu sudah diserbu,” kata Rina saat dikonfirmasi.
Rina menjelaskan, antrean panjang tersebut muncul lantaran banyaknya tenaga honorer yang baru mengetahui kewajiban melengkapi SKCK menjelang penutupan administrasi. “Sosialisasi memang mepet. Mereka dapat informasi Jumat malam, sementara Minggu tutup, jadi semuanya menumpuk hari ini,” imbuhnya.
Untuk memecah antrean, Polrestabes Surabaya mengimbau masyarakat agar tidak hanya bergantung pada layanan di markas besar. Menurut Rina, pemohon dapat memanfaatkan layanan SKCK di polsek-polsek setempat yang sudah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
“Polsek-polsek kami sudah siap melayani. Bahkan, ada juga layanan di BG Junction dan Siola. Kalau mau, bisa juga langsung ke Polda Jatim. Jadi tidak harus menumpuk di Polrestabes,” jelas Rina.
Namun, ia menekankan bahwa pengurusan SKCK di polsek tetap harus sesuai dengan domisili KTP. Misalnya, warga dengan KTP Gubeng tidak bisa mengurus di Polsek Tambaksari. Selain itu, masyarakat dari lima kecamatan—Krembangan, Pabean Cantian, Asemrowo, Semampir, dan Kenjeran—diminta mengurus di Polres Tanjung Perak karena berada di luar wilayah hukum Polrestabes Surabaya.
Baca juga: Surabaya Kokohkan Komitmen Jaga Anak dari Ancaman Digital
Pantauan CCTV internal Polrestabes menunjukkan antrean yang membludak sejak pagi hari. Ratusan orang tampak menunggu giliran dengan wajah lelah, sebagian duduk di lantai, sebagian lain berdiri sambil menggenggam map berisi berkas.
“Kami melayani sampai malam hari, tidak ada kuota, tidak ada pembatasan. Monggo, silakan datang. Tapi tentu akan lebih baik kalau sebagian diarahkan ke titik layanan lain,” tegas Rina.
Bagi banyak tenaga honorer, antrean panjang ini menjadi beban tambahan di tengah ketidakpastian status kerja mereka. Beberapa pemohon mengaku khawatir jika SKCK tak selesai tepat waktu, peluang mereka untuk diangkat sebagai P3K bisa hilang begitu saja.
“Kalau telat menyerahkan, bisa gugur. Makanya meski antre panjang, kami tetap bertahan,” kata Arif, honorer dari salah satu sekolah negeri di Surabaya.
Baca juga: Wisuda SOTH 2025 Surabaya: Eri Cahyadi Tekankan Peran Orang Tua sebagai Fondasi Kemajuan Kota
Situasi ini menunjukkan bagaimana pengumuman mendadak dari pemerintah dapat menimbulkan efek domino di lapangan. Dengan waktu yang terbatas, ribuan orang terpaksa menumpuk dalam satu hari pelayanan, yang berujung pada antrean panjang dan pelayanan ekstra dari kepolisian.
Meski kewalahan, Polrestabes Surabaya memastikan tetap melayani seluruh pemohon hingga selesai. Petugas disiagakan penuh, termasuk di loket tambahan untuk mempercepat alur pengurusan.
“Kami pahami kebutuhan masyarakat, jadi pelayanan tidak dibatasi waktu. Kalau pun sampai malam, tetap kami layani,” pungkas AKP Rina.
Fenomena antrean SKCK ini menjadi potret bagaimana birokrasi mendadak masih kerap menyulitkan masyarakat. Meski demikian, dedikasi petugas kepolisian dalam membuka layanan ekstra mendapat apresiasi dari sebagian pemohon yang lega karena dokumen mereka akhirnya bisa rampung tepat waktu. (red)
Editor : Redaksi