MERAHPUTIH I SURABAYA – Ketimpangan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kembali menjadi sorotan. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan porsi DBHCHT bagi daerah penghasil yang selama ini dinilai belum mendapatkan hak secara proporsional.
Lia mengungkapkan, kontribusi daerah penghasil tembakau dan industri rokok terhadap penerimaan negara sangat besar. Namun ironisnya, dana yang kembali ke daerah justru sangat minim. Selama bertahun-tahun, DBHCHT yang dialokasikan untuk daerah hanya sekitar tiga persen, bahkan pada tahun ini turun hingga kisaran satu persen.
Baca juga: Ngawi Jadi Pilar Kemandirian Pangan, Bukti Daerah Mampu Jawab Tantangan Global
“Kondisi ini jelas tidak mencerminkan keadilan fiskal. Daerah menjadi tulang punggung produksi, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga industri pengolahan. Tetapi manfaat yang kembali ke daerah sangat kecil,” tegas Lia Istifhama.
Ia memastikan persoalan ini tidak akan berhenti di tingkat daerah. Menurutnya, DPD RI memiliki peran strategis untuk mendorong peninjauan ulang kebijakan DBHCHT agar lebih berpihak pada daerah penghasil, khususnya Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri tembakau nasional.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, saat menerima kunjungan Senator Lia Istifhama di Surabaya, Senin (6/1/2026). Adhy menilai skema pembagian cukai hasil tembakau saat ini tidak sebanding dengan mekanisme bagi hasil sektor lainnya.
Baca juga: Ning Lia Raih DMI Award 2026, Dorong Masjid Inklusif dan Berdaya di Era Digital
“Cukai rokok tidak diperlakukan seperti sumber daya alam. Untuk sektor SDA, daerah bisa menerima hingga 10 persen dana bagi hasil. Sementara cukai rokok yang jelas-jelas dihasilkan dari aktivitas ekonomi daerah, porsinya justru jauh lebih kecil,” ujar Adhy.
Selain persoalan besaran, Adhy juga menyoroti ketatnya aturan penggunaan DBHCHT. Saat ini, sebagian besar dana tersebut hanya diperbolehkan untuk sektor kesehatan. Padahal, kebutuhan daerah tidak hanya terbatas pada layanan kesehatan.
“Untuk kesehatan relatif sudah mencukupi. Tetapi sektor pendidikan, sosial, hingga infrastruktur masih membutuhkan dukungan anggaran besar. Sayangnya, DBHCHT tidak bisa dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan tersebut,” jelasnya.
Baca juga: Konsisten Memakmurkan Masjid, Lia Istifhama Terima Penghargaan DMI Gresik
Ia berharap perjuangan di tingkat pusat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan riil daerah. Adhy pun meminta dukungan penuh Senator Lia Istifhama agar isu DBHCHT menjadi agenda serius di tingkat nasional.
Menanggapi harapan tersebut, Lia Istifhama menegaskan bahwa perjuangan DBHCHT bukan sekadar soal persentase, melainkan soal keadilan bagi daerah penghasil. “DBHCHT harus dikembalikan pada semangat awalnya, yakni menyejahterakan daerah dan masyarakat yang selama ini menjadi penopang industri tembakau nasional,” tandasnya.(dpr)
Editor : Redaksi