MERAHPUTIH I PASURUAN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan bahwa negara tidak boleh absen dari urusan kemanusiaan. Di tengah meningkatnya tekanan sosial dan gangguan kesehatan mental masyarakat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Laras (RSBL) Pasuruan di Dusun Buntalan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Rabu (21/1).
Peresmian ini bukan sekadar penambahan fasilitas sosial. Lebih dari itu, UPT RSBL Pasuruan menjadi simbol keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap kelompok paling rentan: orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), gelandangan, dan pengemis yang selama ini kerap terpinggirkan dari sistem sosial.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa urusan seperti ini tidak bisa diserahkan pada niat baik masyarakat semata. Negara harus hadir secara serius, terencana, dan berstandar.
“Iya, memang kita harus memperhatikan orang yang terpinggirkan, orang yang tidak beruntung. Kalau pemerintah tidak niat, ya pemerintah itu tidak ada. Karena masyarakat secara umum tidak mungkin membangun panti seperti ini. Standarnya berat, fasilitasnya juga tidak sederhana,” ujar Adhy.
Saat ini, Jawa Timur baru memiliki dua UPT rehabilitasi sosial utama. Satu di Sidoarjo yang fokus pada penanganan gelandangan dan pengemis, serta satu lagi di Pasuruan yang secara khusus menangani ODGJ dan penyandang disabilitas mental.
“Ini pekerjaan luar biasa. Bersentuhan langsung dengan kemanusiaan. Tidak semua orang mau bekerja di sektor ini,” kata Adhy.
Ia menambahkan, pemerintah berupaya memberikan layanan yang bermartabat dan setara, meski dengan penyesuaian kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Menurutnya, tantangan ke depan justru semakin besar, seiring meningkatnya tingkat stres masyarakat dan bertambahnya jumlah penyandang gangguan kejiwaan.
“Yang ideal itu setelah direhabilitasi, mereka dikembalikan ke keluarga dan masyarakat. Tapi faktanya, masih banyak keluarga yang enggan menerima kembali. Di sinilah negara harus tetap hadir,” tegasnya.
Saat ini, UPT RSBL Pasuruan telah menampung sekitar 305 penerima manfaat. Namun kapasitas idealnya dirancang hingga 600 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun telah menyiapkan rencana pembangunan blok tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Jawa Timur, Yusmanu, menjelaskan bahwa pembangunan UPT RSBL Pasuruan merupakan relokasi dari lokasi lama yang kerap terdampak banjir tahunan. Kondisi tersebut sebelumnya sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan penerima manfaat.
“Dulu itu setiap musim hujan, pasti banjir. Klien sampai tidur berdiri karena air masuk semua. Bayangkan, sudah ODGJ, bajunya basah, lingkungannya tidak layak. Itu sangat tidak manusiawi,” ungkap Yusmanu.
Baca juga: Pemprov Jatim Tancap Gas Awal Tahun, Pasar Murah Digelar untuk Jaga Daya Beli Warga
Karena keterbatasan teknis dan anggaran untuk meninggikan bangunan lama, lokasi UPT akhirnya dipindahkan ke lahan baru yang memiliki elevasi lebih tinggi dan aman dari banjir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun mengalokasikan anggaran sekitar Rp30,8 miliar untuk pembangunan tahap awal.
Namun, total kebutuhan anggaran masih mencapai sekitar Rp50 miliar, mengingat masih dibutuhkan lima asrama tambahan agar kapasitas maksimal 600 orang bisa terpenuhi.
“Sekarang baru lima asrama. Masih kurang untuk laki-laki dan perempuan. Ini bertahap, tapi arahnya jelas,” kata Yusmanu.
Ia juga menyinggung pembangunan UPT serupa di Kediri dengan kapasitas 300 orang dan anggaran sekitar Rp22 miliar. Di Kediri, rehabilitasi dilakukan secara total karena bangunan lama sudah tidak layak. Prosesnya pun melibatkan penataan ulang akses jalan desa demi keamanan penerima manfaat.
“Kalau tidak dipagar keliling, risikonya tinggi. Keamanan penerima manfaat itu prioritas. Jadi perencanaannya harus berkelanjutan dan aman,” jelasnya.
Baca juga: Khofifah Resmikan Penataan Kawasan Kumuh Bendomungal, Dorong Lingkungan Sehat dan Berbasis Religi
Tak hanya fokus pada ODGJ dan gelandangan, Pemprov Jatim juga mengembangkan UPT lain seperti Kusuma Atmadja yang menangani anak berhadapan dengan hukum. Pola rehabilitasinya pun berbeda, dengan penekanan pada pendidikan dan pembinaan mental.
Kepala UPT RSBL Pasuruan Kusuma Atmadja menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi hak dasar yang tidak boleh terputus, meski seseorang tengah menjalani rehabilitasi sosial.
“Ada sekolah formalnya. Anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan. Masa depan mereka masih panjang,” ujarnya.
Menurutnya, setiap UPT memiliki pendekatan berbeda sesuai karakteristik penerima manfaat. Di RSBL Pasuruan, fokus utama adalah perawatan medis, pengawasan intensif, serta rehabilitasi sosial bagi ODGJ dan gepeng agar kelak dapat kembali hidup lebih layak.
Peresmian UPT RSBL Pasuruan ini sekaligus menegaskan komitmen Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang dikenal memiliki perhatian besar pada isu sosial dan kemanusiaan. Bagi Pemprov Jawa Timur, membangun daerah yang bermartabat tidak hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan mereka yang paling lemah dengan cara yang paling manusiawi.(dpr)
Editor : Redaksi