MERAHPUTIH I SURABAYA – Arah angin politik Jawa Timur mulai terasa menguat. Dari forum Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PKB Jawa Timur di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Sabtu (14/2/2026), Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, melempar sinyal yang sulit diabaikan.
Partai berlambang bola dunia itu tak lagi sekadar berbicara soal konsolidasi internal. Dengan 27 kursi di DPRD Jawa Timur, PKB memantapkan diri sebagai kekuatan dominan yang siap memainkan peran sentral dalam penentuan calon Gubernur Jawa Timur 2026, terutama jika mekanisme pemilihan dilakukan melalui DPRD.
Baca juga: Dindik Jatim Luncurkan IMAS dan Buku Saku GTK, Administrasi Dipangkas, Guru Fokus Mengajar
“Pemilihan melalui DPRD itu lebih akuntabel untuk level provinsi. Gubernur adalah perumus kebijakan strategis dan perwakilan pusat,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim itu kepada wartawan.
Pernyataan tersebut bukan tanpa konteks. Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang mengemuka di tingkat nasional menjadi latar penting manuver politik ini. Jika gubernur dipilih melalui DPRD, maka peta persaingan akan berubah total.
Bukan lagi mobilisasi massa atau popularitas elektoral yang menjadi penentu, melainkan kalkulasi matematis kursi dan soliditas fraksi.
Dalam komposisi terkini DPRD Jawa Timur, PKB memimpin dengan 27 kursi. Di bawahnya, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sama-sama mengoleksi 21 kursi, meski PDIP unggul secara perolehan suara. Disusul Partai Golkar (15 kursi), Partai Demokrat (11 kursi), Partai Amanat Nasional (5 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (5 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (4 kursi), serta Partai Solidaritas Indonesia (1 kursi).
Konfigurasi ini menempatkan PKB pada posisi tawar yang sangat strategis. Dengan selisih signifikan dari pesaing terdekat, PKB menjadi poros yang hampir mustahil diabaikan dalam skenario koalisi mana pun.
“Soal Jatim 1, semua partai pasti punya target yang sama. Bukan hanya PKB,” tegas Gus Halim.
Gus Halim bahkan memandang mekanisme pemilihan melalui DPRD lebih rasional untuk level provinsi. Ia menilai, secara administratif, provinsi tidak memiliki wilayah operasional langsung seperti kabupaten atau kota.
“Dulu saya bilang ke teman-teman di DPRD Jawa Timur, saya ini belum punya wilayah. Keluar dari Indrapura itu sudah wilayah Surabaya, ke utara itu wilayah Gresik. Maka sangat layak kalau gubernur dipilih oleh DPRD,” ungkapnya.
Baca juga: Jawa Timur Deklarasikan Perang Total terhadap Narkoba, Desa Jadi Garda Terdepan
Menurutnya, peran gubernur lebih sebagai koordinator lintas kabupaten/kota, penyusun kebijakan strategis, sekaligus representasi pemerintah pusat di daerah. Karena itu, pemilihan melalui parlemen dianggap lebih akuntabel dan terukur.
“Kalau dipilih DPRD pasti banyak yang berminat, karena lebih akuntabel dibanding dipilih langsung oleh rakyat,” tambahnya.
Namun, manuver PKB tak berhenti pada kalkulasi angka kursi. Di internal, kepengurusan baru DPW PKB Jatim disusun dengan komposisi relatif muda. Regenerasi menjadi kata kunci.
Penguatan kader muda, penataan struktur legislatif, disiplin organisasi, hingga efektivitas kerja politik menjadi fokus utama. PKB ingin memastikan bahwa kekuatan 27 kursi itu tidak sekadar simbol dominasi, melainkan mesin politik yang solid dan terorganisir.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap dinamika sesaat.
Baca juga: Pengawasan Hibah Jatim Diperketat, Pemprov Pastikan Berlapis dari Hulu hingga Hilir
“Yang kami siapkan bukan hanya untuk satu momentum, tapi untuk masa depan Jawa Timur,” pungkasnya.
Di tengah belum pastinya sistem pemilihan kepala daerah 2026, pernyataan Gus Halim terbaca sebagai pesan politik yang terukur. PKB siap dengan segala skenario—baik pilkada langsung maupun melalui DPRD.
Jika mekanisme parlemen benar-benar diterapkan, maka kontestasi Jatim 1 akan sangat ditentukan oleh kekuatan fraksi, kecerdikan membangun koalisi, serta soliditas internal partai.
Dan dalam konteks itu, PKB Jatim sedang memasang kuda-kuda. Bukan sekadar ikut bermain, tetapi bersiap menjadi penentu arah politik di Bumi Majapahit.(dpr)
Editor : Redaksi