MERAHPUTIH I MADINAH —Di tengah hitung-hitungan logistik haji yang kian kompleks, Mochamad Irfan Yusuf memilih turun langsung ke dapur. Bukan sekadar seremoni, Menteri Haji dan Umrah itu melakukan inspeksi kesiapan katering jemaah Indonesia untuk musim haji 1447H/2026M di Madinah, Rabu (18/2/2026).
Langkah ini, di atas kertas, terdengar ideal: memastikan kualitas, higienitas, dan cita rasa makanan tetap akrab di lidah jemaah. Namun di balik kunjungan tersebut, terselip pekerjaan rumah besar, bagaimana menjaga standar layanan di tengah lonjakan jumlah jemaah dan tekanan efisiensi biaya.
“Pemerintah ingin dapur-dapur ini menggunakan bumbu masak langsung dari Indonesia, termasuk juga untuk beras,” ujar Irfan Yusuf di sela pengecekan. Ia bahkan menyoroti perlakuan khusus terhadap beras Indonesia agar tekstur dan rasanya tidak berubah ketika diolah di luar negeri.
Penekanan pada bahan baku nasional bukan sekadar soal selera. Pemerintah tampak ingin mengaitkan layanan haji dengan penguatan ekosistem ekonomi dalam negeri. Bumbu, beras, hingga tenaga juru masak asal Indonesia diharapkan menjadi mata rantai yang menyambungkan Tanah Suci dengan Tanah Air.
Namun di sinilah tantangannya. Penggunaan bahan impor dari Indonesia berarti berhadapan dengan persoalan distribusi lintas negara, pengawasan mutu, hingga biaya tambahan. Tanpa manajemen yang solid, idealisme rasa Nusantara bisa tergelincir menjadi beban logistik.
Aspek keamanan pangan juga menjadi sorotan utama dalam inspeksi tersebut. Menteri berkeliling mengecek ruang penyimpanan bahan, area memasak, hingga proses pengemasan. Standar kebersihan disebut tidak boleh ditawar.
Pernyataan itu penting. Dalam beberapa musim haji sebelumnya, isu keterlambatan distribusi konsumsi dan kualitas makanan sempat menjadi keluhan jemaah. Pengawasan ketat sejak awal diharapkan menjadi langkah preventif, bukan sekadar respons setelah muncul masalah.
Baca juga: Presiden Prabowo: Kampung Haji di Makkah Jadi Kehormatan Besar bagi Indonesia
Menteri juga meminta kapasitas produksi dapur disesuaikan dengan jumlah jemaah tanpa mengorbankan kualitas. Pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya menuntut koordinasi presisi antara penyedia katering, otoritas setempat, dan perwakilan Indonesia di Arab Saudi.
Kehadiran juru masak asal Indonesia pun dianggap krusial. “Sebisa mungkin masakan untuk jemaah haji kita serupa rasanya dengan yang ada di Tanah Air,” tegasnya. Di tengah padatnya rangkaian ibadah, rasa makanan yang familiar memang bisa menjadi penguat psikologis bagi jemaah.
Namun lagi-lagi, komitmen itu harus diuji dalam konsistensi pelaksanaan. Apakah seluruh dapur mitra benar-benar memenuhi standar? Apakah pengawasan berlangsung berkelanjutan, bukan hanya saat kunjungan pejabat?
Baca juga: Kemenhaj Tegaskan Jemaah Wajib Cermat Pilih Travel Umrah
Turut mendampingi dalam inspeksi tersebut antara lain Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Efendy, Staf Khusus Menteri Abd. Wahid, serta Plt. Staf Teknis Urusan Haji Jeddah Zakaria Anshori.
Supervisi di Madinah ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan operasional haji 2026. Publik tentu berharap langkah pengawasan dilakukan sejak dini dan menyeluruh. Sebab bagi jemaah, makanan bukan sekadar konsumsi—ia adalah penopang stamina, kenyamanan, dan ketenangan dalam menjalankan ibadah.
Di dapur-dapur itulah, kualitas layanan haji Indonesia sesungguhnya diuji: bukan hanya pada aroma bumbu Nusantara, tetapi pada keseriusan menjaga standar, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan jemaah.(red)
Editor : Redaksi