MERAHPUTIH I SURABAYA – Antrean panjang kendaraan angkutan barang kembali terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah di Jawa Timur. Truk-truk logistik harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar bersubsidi yang stoknya semakin terbatas menjelang akhir bulan.
Fenomena tersebut tidak hanya menghambat aktivitas para sopir, tetapi juga mulai memengaruhi kelancaran distribusi barang di sejumlah wilayah. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya biaya operasional transportasi apabila persoalan pasokan terus berulang setiap bulan.
Baca juga: Antrean BBM Bersubsidi Mengular di Jatim, Pemprov Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Menanggapi situasi tersebut, Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai antrean yang terjadi bukan semata-mata disebabkan meningkatnya konsumsi BBM, melainkan berkaitan erat dengan perubahan mekanisme distribusi kuota solar bersubsidi yang diberlakukan pemerintah pusat.
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menjelaskan, sebelumnya setiap SPBU memperoleh alokasi kuota solar dalam skema tahunan. Dengan sistem tersebut, pengelola memiliki keleluasaan mengatur distribusi stok sepanjang tahun sehingga antrean umumnya baru terjadi ketika kuota mendekati habis pada penghujung tahun.
Namun kini, mekanisme tersebut telah berubah menjadi pembagian kuota secara bulanan. Menurut Lia, perubahan ini membuat stok solar di SPBU lebih cepat menipis ketika memasuki pekan terakhir setiap bulan.
"Pada mekanisme sebelumnya, setiap SPBU mendapatkan kuota untuk satu tahun. Sebagai gambaran, misalnya sebuah SPBU memperoleh alokasi sekitar 10.000 liter dalam setahun," ujar Lia, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan, pola distribusi baru membuat pasokan menjadi lebih terbatas dalam rentang waktu yang lebih pendek. Akibatnya, antrean kendaraan diperkirakan akan menjadi fenomena yang terus berulang menjelang pergantian bulan.
"Ke depan kita tidak perlu heran apabila mulai tanggal 22, 23, atau 24 setiap bulan antrean kendaraan kembali terlihat di SPBU. Hal itu terjadi karena kuota bulanan yang dimiliki masing-masing SPBU memang mulai berkurang," katanya.
Menurut Lia, perubahan pola distribusi tersebut memberikan dampak langsung terhadap sektor-sektor yang bergantung pada keberadaan solar bersubsidi. Tidak hanya angkutan barang, armada logistik, kendaraan umum, hingga sektor pariwisata juga ikut merasakan efek keterlambatan akibat lamanya antrean pengisian BBM.
Baca juga: Ning Lia Ajak Generasi Z Aktif Berpolitik dan Suarakan Aspirasi Secara Konstruktif
Ia menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena transportasi merupakan tulang punggung distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Ketika kendaraan harus menghabiskan waktu lebih lama di SPBU, produktivitas operasional otomatis ikut menurun.
Sebagai anggota Komite III DPD RI, Lia mengingatkan bahwa apabila antrean terus terjadi setiap bulan, dampaknya tidak berhenti pada sektor transportasi semata.
Menurutnya, biaya operasional perusahaan angkutan berpotensi meningkat akibat waktu tunggu yang lebih panjang, konsumsi bahan bakar selama mengantre, hingga penyesuaian jadwal distribusi. Pada akhirnya kondisi tersebut dapat berimbas pada naiknya biaya logistik dan mengganggu kelancaran distribusi bahan baku maupun kebutuhan pokok masyarakat.
"Jika situasi seperti ini terus berlangsung secara rutin setiap bulan, tentu akan memberikan tekanan terhadap biaya operasional transportasi. Efek lanjutannya dapat memengaruhi distribusi barang dan mobilitas masyarakat secara umum," ujarnya.
Baca juga: Ning Lia Dorong Literasi Politik Generasi Muda untuk Perkuat Demokrasi
Selain persoalan kuota, Lia juga menyoroti semakin ketatnya pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi. Ia menyebut sejumlah SPBU kini lebih berhati-hati dalam melayani pembelian setelah adanya sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada beberapa pengelola SPBU.
Menurutnya, langkah pengawasan memang penting agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Namun, di sisi lain pemerintah juga perlu memastikan mekanisme distribusi tidak menimbulkan persoalan baru berupa kelangkaan pasokan di lapangan.
Lia berharap pemerintah bersama pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi terhadap implementasi skema kuota bulanan agar kebutuhan masyarakat, khususnya sektor transportasi dan logistik, tetap terpenuhi tanpa harus memunculkan antrean panjang secara berkala.
Ia menegaskan, keberlangsungan distribusi BBM bersubsidi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Oleh karena itu, keseimbangan antara pengawasan distribusi dan kecukupan pasokan harus menjadi perhatian agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu setiap memasuki akhir bulan. (pps)
Editor : Redaksi