Antrean BBM Bersubsidi Mengular di Jatim, Pemprov Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

MERAHPUTIH I SURABAYA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas masyarakat dan sektor transportasi. Antrean panjang kendaraan roda dua, mobil pribadi hingga kendaraan logistik terlihat di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di sejumlah daerah, mulai Surabaya, Probolinggo, Jember hingga Bojonegoro.

Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat karena pasokan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara normal. Banyak pengendara terpaksa berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain untuk mendapatkan bahan bakar, sementara sebagian lainnya harus mengantre selama berjam-jam.

Di sejumlah titik, antrean kendaraan bahkan mengular hingga keluar area SPBU dan memakan badan jalan. Situasi itu tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas distribusi barang karena banyak kendaraan angkutan yang bergantung pada pasokan Bio Solar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman

Menanggapi kondisi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan semata-mata karena stok BBM habis, melainkan berkaitan dengan proses distribusi yang saat ini masih dalam penataan.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan pengaturan distribusi agar pasokan BBM bersubsidi dapat tersalurkan secara lebih merata di berbagai daerah.

"Sebenarnya bukan kosong, tetapi distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur distribusi yang baik," ujar Aftabuddin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh kejelasan mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi tersebut. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dan keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Aftabuddin menyebutkan bahwa hasil koordinasi terakhir mengindikasikan adanya penjelasan lebih lanjut yang akan disampaikan pemerintah pusat dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan nanti bagaimana keputusan pusat. Kemarin kami sudah koordinasi, diminta menunggu. Lambat-lambatnya 1 Juli nanti akan ada pernyataan dari pemerintah pusat," katanya.

Karena kewenangan pengelolaan dan kebijakan BBM bersubsidi berada di tingkat nasional, Dinas ESDM Jawa Timur memilih menunggu penjelasan resmi sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut terkait penyebab maupun langkah penanganan yang akan dilakukan.

"Saya belum bisa memberikan pernyataan lebih jauh karena memang ini bukan kewenangan provinsi. Kewenangannya ada di pusat," tegasnya.

Sementara itu, antrean panjang yang terjadi di sejumlah daerah terus menjadi perhatian masyarakat. Di beberapa wilayah, kendaraan logistik yang mengandalkan Bio Solar dilaporkan harus menunggu lebih lama untuk memperoleh bahan bakar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kelancaran distribusi barang apabila berlangsung dalam waktu yang lama.(pps)

Editor : Redaksi