Khofifah Ajak Warga Jatim Dukung Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran

MERAHPUTIH I SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Ajakan tersebut disampaikan saat petugas BPS melakukan pendataan langsung di kediamannya di kawasan Jemursari, Surabaya, Rabu (24/6).

Menurut Khofifah, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Ia menegaskan bahwa data yang terkumpul akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan program bantuan pemerintah.

"Saya mohon semua masyarakat Jawa Timur bisa mendukung dan memberikan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tim sensus dari BPS," ujarnya.

Khofifah menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi yang digelar setiap sepuluh tahun sekali memiliki peran strategis untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Hasil sensus nantinya akan menjadi basis data yang dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Menurutnya, data yang akurat sangat dibutuhkan agar program-program bantuan sosial maupun intervensi pemerintah lainnya tidak mengalami kesalahan sasaran, baik berupa inclusion error maupun exclusion error.

"Sensus Ekonomi ini menjadi salah satu pintu masuk untuk mendapatkan data yang valid. Nanti kementerian teknis akan melakukan verifikasi dan validasi, tetapi basis data dari sensus ini sangat penting," kata Khofifah.

Karena itu, ia meminta masyarakat menerima kehadiran petugas sensus serta memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan mampu menggambarkan potret ekonomi Jawa Timur secara utuh.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengapresiasi dukungan yang diberikan Gubernur Khofifah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurut Herum, kesediaan Khofifah menerima petugas sensus di tengah agenda pemerintahan yang padat menjadi penyemangat bagi seluruh petugas lapangan yang saat ini bekerja di berbagai daerah di Jawa Timur.

"Kami sangat bersyukur karena Ibu Gubernur sangat mendukung. Kehadiran dan dukungan beliau memberikan semangat bagi petugas sensus dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memberikan data secara jujur dan lengkap," ujarnya.

Herum menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi tahun ini mencakup seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor ekonomi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pelaku usaha berbasis digital seperti influencer maupun content creator yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan juga masuk dalam objek pendataan.

"Kalau influencer merupakan kegiatan usaha yang memang bertujuan mendapatkan keuntungan, tentu masuk dalam bagian yang kami data. Itu termasuk kategori ekonomi digital," jelasnya.

Ia menambahkan, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai struktur dan karakteristik ekonomi di setiap wilayah. Melalui data tersebut, pemerintah dapat melihat kontribusi berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, industri, jasa hingga ekonomi digital.

"Daya saing daerah akan tergambar. Struktur ekonomi dan karakteristik kegiatan usaha juga akan terlihat secara lebih akurat sesuai kondisi sebenarnya," katanya.

Untuk menyukseskan pendataan, BPS Jawa Timur mengerahkan sebanyak 41.538 petugas lapangan yang akan bekerja selama sekitar dua setengah bulan. Dari jumlah tersebut, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah dengan jumlah petugas terbesar, yakni 1.982 orang.

Sementara Kabupaten Malang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah petugas terbanyak di Jawa Timur, mencapai 2.595 orang.

Hingga saat ini, sekitar 10 persen target pendataan di Jawa Timur telah berhasil diselesaikan. BPS optimistis seluruh proses sensus dapat rampung sesuai jadwal pada akhir Agustus 2026.

Herum juga mengungkapkan bahwa tantangan utama di lapangan bukanlah penolakan masyarakat, melainkan kesulitan menemui responden yang sedang bekerja atau tidak berada di rumah saat petugas datang.

Karena itu, petugas sensus telah dibekali surat tugas resmi, atribut identitas, serta berkoordinasi dengan ketua RT dan RW setempat guna memastikan proses pendataan berjalan lancar dan aman.

Terkait pertanyaan masyarakat mengenai detailnya pertanyaan dalam sensus, Herum menegaskan bahwa tidak semua responden harus menjawab seluruh pertanyaan yang tersedia. Pertanyaan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah tangga.

"Kalau tidak memiliki kegiatan usaha, tentu tidak perlu menjawab seluruh pertanyaan terkait usaha. Namun kondisi sosial ekonomi keluarga tetap menjadi bagian yang didata," jelasnya.(pps)

Editor : Redaksi