Kepala BPKP Jatim Resmi Berganti, Khofifah Tekankan Pengawasan Pembangunan yang Akuntabel

MERAHPUTIH I SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (22/6).

Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah di Jawa Timur, terutama di tengah tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks serta tuntutan peningkatan efektivitas dan akuntabilitas program pembangunan.

Dalam prosesi pengukuhan, Khofifah membacakan naskah resmi pengukuhan yang menandai dimulainya tugas Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jatim berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tanggal 20 Mei 2026.

“Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya, maka pada hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2026, saya, Gubernur Jawa Timur, dengan ini secara resmi mengukuhkan Saudara sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur,” ujar Khofifah saat memimpin pengukuhan.

Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Hasoloan Manalu mampu menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

“Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita,” lanjutnya.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta pejabat BPKP pusat yang memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru di lingkungan BPKP Jawa Timur.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sally Salamah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dukungan yang diberikan dalam proses pengukuhan tersebut.

“Atas nama pimpinan BPKP, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gubernur yang sudah mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP yang baru di Jawa Timur ini,” katanya.

Menurut Sally, pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah amanah besar yang berkaitan langsung dengan upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa sektor publik saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat, terutama dalam kondisi efisiensi anggaran yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

“Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk merencanakan serta mengalokasikan anggaran secara optimal, memprioritaskan program yang memberikan manfaat terbesar, melaksanakan anggaran secara akuntabel, dan terus menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.

Sally juga menyoroti kondisi fiskal di sejumlah daerah di Jawa Timur yang masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi pendapatan yang dimiliki.

Sebagai auditor internal pemerintah, lanjut Sally, BPKP memiliki mandat strategis untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus meminimalkan risiko kegagalan pelaksanaan program.

“BPKP hadir untuk mengawal agar setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan, meminimalkan risiko kegagalan, dan mendorong efisiensi penggunaan sumber daya,” katanya.

Pada tahun 2026, BPKP telah menetapkan Agenda Prioritas Pengawasan yang difokuskan untuk mengawal program-program prioritas nasional maupun daerah. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap rupiah anggaran negara dan daerah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Menurut Sally, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia memiliki sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di antaranya adalah kualitas belanja daerah yang masih perlu ditingkatkan, capaian sejumlah program strategis yang belum optimal, serta pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang masih membutuhkan penguatan.

“Kita melihat masih ada kualitas belanja yang perlu ditingkatkan, kemudian capaian program-program yang belum maksimal, serta pengawasan APBD yang juga perlu terus diperkuat. Ini menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun BUMD terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pengawasan tidak dapat dilakukan oleh BPKP secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Karena itu, Sally berharap Hasoloan Manalu dapat segera beradaptasi dengan karakteristik dan dinamika Jawa Timur yang memiliki wilayah luas serta kompleksitas pembangunan yang tinggi.

Selain memahami kondisi daerah, Kepala Perwakilan BPKP yang baru juga diminta untuk mampu mengidentifikasi berbagai risiko strategis yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah.

“Adaptasi terhadap dinamika daerah dan memahami kearifan lokal Jawa Timur menjadi hal penting. Di samping itu, perlu mengidentifikasi risiko-risiko utama serta membangun dan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya.

Menurutnya, kolaborasi yang erat antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Usai dikukuhkan, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Hasoloan Manalu menyampaikan bahwa pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang telah dilakukan oleh Kepala BPKP di tingkat pusat.

"Pelantikan malam ini merupakan penjabaran dari pelantikan yang dilakukan Pak Kepala BPKP beberapa waktu lalu di pusat. Kemudian Ibu Gubernur mengukuhkan kami sebagai Kepala Perwakilan," ujar Hasoloan.

Ia menegaskan, kehadiran BPKP di Jawa Timur bertujuan memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta akuntabilitas keuangan daerah.

"Melalui peran pengawasan intern, kami ingin memberikan kontribusi untuk penguatan dan perbaikan tata kelola, pembangunan, maupun akuntabilitas keuangan khususnya di Provinsi Jawa Timur," katanya.

Hasoloan menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama dengan seluruh mitra kerja, terutama pemerintah daerah, agar pengawasan dapat berjalan efektif.

"Kami membangun kolaborasi dulu, memperkuat sinergi, sehingga nanti bisa secara bersama-sama melakukan perbaikan dengan mitra kerja. Karena tanpa mitra kerja, kami tidak akan bisa berbuat sendiri," jelasnya.
Ia menyebut pemerintah provinsi, sekretaris daerah, hingga kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Diperlukan kerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak, terutama dari pemerintah daerah," pungkas Hasoloan.

Dengan pengukuhan tersebut, BPKP Jatim diharapkan semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal serta mendukung terwujudnya pembangunan Jawa Timur yang efektif, efisien, dan berintegritas. (pps)

Editor : Redaksi