MERAHPUTIH I SURABAYA – Komisi C DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim menerapkan proses seleksi terbuka dan kompetitif dalam menentukan pimpinan Badan Pengelola BUMD. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan lembaga tersebut diisi figur profesional yang memiliki kemampuan bisnis, investasi, dan tata kelola perusahaan.
Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi mengatakan, proses rekrutmen harus mengutamakan kompetensi, integritas, profesionalisme, serta rekam jejak dan pengalaman calon di bidang terkait.
Baca juga: OPOP Jatim Berdayakan 1.610 Pesantren, Produk Usaha Mulai Tembus Pasar Ekspor
Menurut Adam, keberadaan Badan Pengelola BUMD membutuhkan sosok dengan kapasitas manajerial kuat dan pemahaman bisnis yang memadai. Sebab, lembaga tersebut akan menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, pengelolaan investasi, hingga optimalisasi portofolio BUMD secara terintegrasi.
"Kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan seleksi terbuka dan kompetitif terhadap calon pimpinan Badan Pengelola BUMD yang telah terbentuk," kata Adam di Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Ia berharap, pembenahan kelembagaan tersebut mampu membawa pengelolaan BUMD di Jawa Timur menjadi lebih profesional dan efisien. Pada akhirnya, kinerja perusahaan daerah harus memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Tak hanya menyoroti proses pemilihan pimpinan, Komisi C juga meminta Pemprov Jatim memperkuat sistem pengawasan. Salah satunya melalui pembentukan atau penunjukan auditor eksternal independen yang bekerja khusus di tingkat pemerintah provinsi.
Baca juga: KONI Jatim Gembleng Mental 82 Atlet, Bidik Tiga Besar PON Pantai 2026
Menurut Adam, fungsi auditor tersebut harus dibedakan dari kantor akuntan publik yang selama ini bertugas mengaudit laporan keuangan masing-masing BUMD.
Pengawasan independen diperlukan untuk memeriksa kinerja keuangan, pengelolaan aset, kepatuhan, serta penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh, objektif, dan berkala.
Komisi C juga meminta hasil audit, termasuk tindak lanjut atas temuan material, dijadikan bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan Pemprov selaku pemegang saham. Laporan pengawasan tersebut selanjutnya perlu disampaikan secara berkala kepada Komisi C DPRD Jatim.
Baca juga: 64 Peserta dan Pembina MTQ Jatim Terima Apresiasi dari Khofifah
Adam menilai, pengawasan sejak dini dapat mencegah persoalan yang berpotensi membebani perusahaan daerah maupun pemerintah provinsi. Dengan begitu, indikasi penyimpangan, masalah keuangan, dan kelemahan tata kelola bisa diketahui sebelum berkembang menjadi kerugian besar.
Selain itu, Komisi C menaruh perhatian terhadap praktik rangkap jabatan di lingkungan BUMD dan anak perusahaan. Penataan dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, potensi konflik kepentingan, serta efektivitas pelaksanaan tugas.
Melalui sejumlah langkah tersebut, DPRD Jatim berharap pembenahan BUMD tidak berhenti pada pembentukan badan pengelola, tetapi juga diikuti sistem kepemimpinan dan pengawasan yang kuat agar perusahaan daerah mampu dikelola secara sehat dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.(pps)
Editor : Redaksi