MERAH PUTIH | Jakarta- Adanya lobi-lobi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diduga tak hanya terkait lelang paket proyek jalan baru Plajan-Baron-Tepus di Provinsi DI Yogyakarta senilai Rp 277,2 miliar. Tapi juga disebut-sebut untuk pengaturan lelang proyek preservasi dan pelebaran jalan Palur-Sragen-Mantingan di Provinsi Jawa Tengah dengan pagu Rp 163,1 miliar. Benarkah?
Informasi yang diperoleh Tim Harian Merah Putih, Minggu (30/8/2020), sumber dana kedua proyek itu samasama dari APBN 2020 di Kementrian PUPR. Menariknya, kontraktor yang diduga “bermain” untuk memenangkan kedua lelang proyek infrastruktur di Jateng dan DI Yogyakarta itu sama.
Kontraktor itu bernisial HD yang dikenal sebagai pengusaha jasa konstruksi asal Lamongan, Jawa Timur. Hanya saja, bendera yang digunakan HD untuk dua lelang itu berbeda. Pada lelang paket jalan baru Plajan-Baron-Tepus, HD dikabarkan meminjam bendera PT Nindya Karya, perusahaan konstruksi yang notabene BUMN. Sedang pada lelang paket preservasi dan pelebaran menambah lajur jalan Palur-Sragen-Mantingan, HD disebut-sebut memakai PT. Bangun Cipta Kontraktor.
Berdasar informasi di LPSE (lpse.pu.go.id), paket Preservasi dan Pelebaan Menambah Lajur Jalan Palur-Sragen-Mantingan ini di bawah Satker Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN)Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. Pagu paket ini tercatat Rp 163.181.217.000 dengan HPSsebesar Rp 163.181.217.000.
Ada 236 perusahaan konstruksi yang ikut lelang ini. Termasuk sejumlah BUMN juga ikut, seperti PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya dan PT Pembangunan Perumahan. Namun perusahaan pelat merah ini tak masuk lima besar.
Dari 236 peserta lelang itu, hanya 20 yang mengajukan penawaran dengan posisi lima teratas masing-masing PT Aset Prima Tama, PT Karya Bisa, PT Deltamarga Adyatama, PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, dan PT Bangun Cipta Kontraktor.
PT Aset Prima Tama di nomor urut satu dengan penawaran Rp 122.225.815.501,09. Disusul PT. Karya Bisa di nomor utut dua yang mengajukan penawaran Rp 125.200.000.000,00. Kemudian PT Deltamarga Adyatama yang menawar Rp 126.894.482.020,35 di nomor tiga dan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring di nomor empat dengan penawaran Rp 128.091.184.240,31.
Sedang nomor lima ditempati PT Bangun Cipta Kontraktor dengan mengajukan penawaran Rp 129.402.676.275,64. “HD pakai PT Bangun Cipta Kontraktor untuk paket jalan Palur-Mantingan. Sudah dapat paket Rp 227 miliar (Paket jalan Plajan-Baron-Tepus, red) ditambah Rp 160 miliar (jalan Palur-Sragen-Mantingan, red), berarti dia borong proyek jalan di Jateng dan DIY,” ungkap sumber seorang kontraktor yang mengikuti perkembangan lelang proyek di Kementrian PUPR itu.
Sumber bernisial J ini mengaku mengikuti lobi-lobi yang dilakukan HD. Mulai pertemuanHD dengan oknum di sebuah kafe C di kota Semarang, Jawa Tengah. HD, lanjut dia, juga mengadakan pertemuan denganoknum Kementrian di sebuah hotel berbintang, yakni Hotel The Sultan di Jakarta.
“Pertemuan membahas dua paket Mantingan dan Yogya. Total nilainya sekitar Rp 400 Miliar. HD berusaha melobi oknum PUPR. Pertemuan di kamar nomor 421 dan 429 Hotel Sultan Jakarta,” beber dia.
Sebelum itu, masih kata sumber ini, HD mengadakan pertemuan di sebuah kafe di Semarang. Sumber ini menyebut mengetahui sendiri pertemuan itu. Saat datang HD naik mobil Land Cruiser Plat S. “Saya punya bukti-buktinya,” tandasnya.
Ia juga menceritakan perjalanan HD dari Surabaya ke Jakarta. Saat mau berangkat ke Jakarta dari Bandara Internasional Juanda pada 25 Agustus 2020 lalu, pesa- watnya sempat delay. Semula tiketnya Batik Air ID-6573 rute Surabaya-Jakarta dijadwalkan berangkat pukul 10.10. Namun dialihkan ke Batik Air ID-6575 pukul 13.30.
“Sampai di Jakarta dijemput rekannya, langsung menuju Hotel Sultan. Kemudian datanglah orang PUPR,” papar sumber yang biasa mengerjakan proyek-proyek APBN ini. “Di Hotel Sultan menginap tiga hari, lalu pindah ke Sahid satu hari,” ungkap pria ini sambil menunjukkan foto-foto kamar yang disebut-sebut ditempati HD.
Sebelumnya diberitakan, HD berupaya memenangkan lelang paket “Pembangunan Jalan Baru Plajan-Baron-Tepus” denganmembawa BUMN PT Nindya Karya Wilayah 6. Dari informasi LPSE, anggaran proyek ini berasal dari APBN 2020 dengan nilai pagu paket sebesar Rp 277.229.689.800,00 dan nilai HPS Rp 277.229.689.800,00.
Ada 187 perusahaan jasa konstruksi yang mendaftar sebagai peserta lelang. Dari jumlah itu, hanya 17 peserta yang mengajukan penawaran harga.
Nah, di tengah penawaran dan evaluasi dokumen lelang, Pokja BP2JK yang mengadakan lelang itu menunda pengumuman pemenang lelang. Seharusnya diumumkan pada akhir Agustus, namun mundur menjadi 3 September 2020. Kabarnya, harusnya yang menang PT Brantas Abibraya. Tapi Pokja BP2JK disebut-sebut akan memenangkan PT Nindya Karya.
Ketika Harian Merah Putih melakukan konfirmasi kepada HD terkait kabar dirinya diduga melakukan lobi-lobi untuk dua paket lelang itu, ia tak mau menanggapi. Dihubungi melalui pesan whatsapp-nya di nomor 0822 6418 xxxx pada Minggu (30/8/2020) pukul 17.30 Wib, HD tidak mau merespon. Padahal pesan yang dikirimkan sudah dibaca oleh HD.
Kemudian, sekitar pukul 19.21 WIB ketika dikirim pesan whatsapp lagi, sudah tidak aktif. Nomor Harian Merah Putih tampaknya diblokir oleh HD. Bahkan, ketika dihubungi melalui panggilan seluler, nomor telepon HD juga tidak aktif.
Terpisah, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Ir. Trisassongko Widianto ketika dikonfirmasi terkait kabar pengaturan lelang itu, juga tidak mau memberikan jawaban. Pesan yang dikirim melalui whatsapp hanya dibaca. Begitu juga dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, ST., M.Sc. Konfirmasi melalui whatsapp yang dikirimkan Harian Merah Putih juga hanya dibaca saja oleh Dewi Chomistriana. (tim)
Editor : Ali Mahfud