MERAH PUTIH|Jakarta- Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali membuat pernyataan mengejutkan. Setelah mengungkap indikasi adanya ‘pengusaha hitam’ yang menjadi sponsor Pilkada, kini Hasto menyebut ada kekuatan kapital yang tersembunyi di Pilwali Surabaya 2020. Kekuatan itu bagaikan pasukan sekutu yang mencoba merampas kedaulatan NKRI dengan NICA di belakangnya. Apa maksudnya?
Hasto menegaskan PDI Perjuangan meyakini bahwa rakyat Surabaya memiliki kesadaran dan semangat juang untuk menjaga Surabaya agar tidak jatuh ke tangan mereka yang ingin merombak tata keindahan kota, hanya karena daya gerak kekuatan modal.
“Bagaikan Pasukan Sekutu yang mencoba merampas kedaulatan NKRI dengan NICA di belakangnya, kini pun ada kekuatan tersembunyi yang mencoba hadir dengan ‘meriam kapitalnya’ untuk merebut Surabaya. Pertimbangan mereka murni kekuasaan dan kapital,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Harian Merah Putih, Selasa (1/9/2020).
Menariknya, Hasto mengungkapkan hal itu menjelang pengumuman pasangan calon wali kota (Cawali) dan wakil wali kota (Cawawali) Surabaya akan digelar secara virtual pada Rabu (2/9/2020) besok. Sementara sampai saat ini, baru ada pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman Sukirno yang siap maju di Pilwali Surabaya yang digelar Desember 2020. Pasangan ini telah didukung delapan parpol, yakni Partai Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PAN, Golkar, Nasdem, dan PPP.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan menempatkan Kota Surabaya sebagai panggung politik utama setelah Jakarta. Surabaya tidak hanya kota terbesar kedua Indonesia. Surabaya telah menjadi best practices, kota sederet prestasi. “Surabaya sangat layak ditempatkan sebagai puncak pengumuman calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan. Di kota inilah semangat nasionalisme dan patriotisme tumbuh subur. Di kota inilah semangat hubbul wathon minal iman berkumandang menghalau bala tentara sekutu,” tandas Hasto.
Sebelumnya, Hasto mengatakan Kota Surabaya berhasil menjadi kota yang maju, cantik, dan ramah lingkungan selama dipimpin Wali Kota Tri Rismaharini alias Risma. Oleh karena itu, PDIP ingin mempertahankan hal itu karena tak mau ke depan Kota Pahlawan dikuasai oleh "pengusaha hitam" yang hanya memiliki kepentingan bisnis semata.
"Di bawah kepemimpinan, sebelumnya Mas Bambang DH, kemudian Ibu Risma bersama Mas Whisnu, kita melihat Kota Surabaya begitu indah, begitu asri, begitu banyak ikon kota. Begitu banyak menerima penghargaan termasuk smart city," kata Hasto di Surabaya, Minggu (30/8) lalu.
PDIP, kata dia, ingin mempertahankan keberhasilan itu. "Karena itu, ketika Ibu Ketua Umum (Megawati) mempertimbangkan (calon) sebaik-baiknya, itu murni tanggung jawab partai agar tidak ada nanti pengusaha-pengusaha hitam yang karena pilkada ini nanti menggunakan kekuatan-kekuatan kemudian ingin mengubah Surabaya yang sudah bagus," ujar Hasto.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan Hasto agar jangan sampai perkataannya menampuk air di dulang. Pangi mengingatkan semua parpol sama saja dalam soal pendanaan politik, tidak terkecuali PDIP. “Hampir semua partai mengalami persoalan klasik yang sama (pendanaan), jangan sampai menampuk air di dulang, memercik muka sendiri,” ujar Pangi, Senin (31/8).
“Saya pikir semua partai lagunya sama, butuh bandar/sponsor dari cukong untuk maju memenangkan pilkada. Karena pembiayaan pilkada kita itu tinggi,” sambung dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Lebih lanjut, Pangi mengatakan realitas politik di Indonesia memang mamaksa calon kepala daerah harus mau mengeluarkan uang. Menurut Pangi seorang calon kepala daerah tak cukup hanya bermodal janji dan gagasan politik saja. “Untuk rakyat memilih, butuh uang dan sembako. Kalau kita hanya jual gagasan dan ide, dibilang calon kepala daerah sinting, bahkan ditertawakan menjadi bahan ejekan dan lelucon politik. Itulah keadaan sekarang dan realitas politik,” ungkap Pangi.
Pangi menjelaskan jika pendanaan politik yang dari pemodal bisa saja dihentikan dari perpolitikan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan negara memberikan dana untuk politisi dan melarang pembiayaan dari para cukong.
“Bisa diputus mata rantai soal bantuan cukong dan donatur politik dibatasi untuk pembiayaan pilkada. harus ada bantuan dari pemerintah atau negara sehingga memutus mata rantai cukong yang membiayai kepala daerah,” pungkas Pangi. (rl/jta/rga)
Editor : Ali Mahfud