MERAHPUTIH|JAKARTA- Kartu Prakerja menjadi polemik. Padahal Kartu diharapkan menjadi solusi bagi para pekerja yang terkena PHK sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan jumlah peserta yang sudah melakukan registrasi sebanyak 7.658.122 orang. Wow. Banyaknya peserta yang mendaftar Kartu Prakerja menunjukkan bahwa dampak Covid-19 betul-betul luar biasa.
Baca juga: Pemkot Surabaya Gulirkan BLT DBHCHT untuk 8.767 Penerima, Fokus pada Buruh Rokok dan Warga Rentan
Padahal menurut data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, terdapat lebih dari 2 juta tenaga kerja yang terkena aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penyebaran wabah virus corona Covid-19.
"Dampak Covid-19 ini ternyata memang sangat luas. Yang kita rasakan ini berdampak pada sektor tenaga kerja," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Jika total yang di-PHK ‘hanya’ 2 juta pekerja mengapa jumlah pencari Kartu Prakerja tembus mencapai angka 7 juta? Jawabannya mungkin pada nilai kartu yang mencapai Rp 3,55 juta per Kartu Prakerja.
Padahal, Kartu Prakerja tidak bisa diuangkan. Kartu itu hanya bisa digunakan untuk memberli program pelatihan kerja secara daring (online). Jumlahnya pun tidak bisa maksimal. Hanya Rp 1 juta untuk membeli program pelatihan kerja yang sudah ditunjuk pemerintah.
Secara rinci, dana tersebut sebesar Rp 1 juta untuk voucer pelatihan, Rp 600.000 per bulan untuk insentif penuntasan pelatihan selama empat bulan, serta Rp 150.000 untuk insentif survei kebekerjaan. Pelatihan daring yang disediakan selama pandemi Covid-19 antara lain dari Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker.
Hingga kini, pemerintah dan pelaksana Program Kartu Prakerja sudah mentransfer total Rp 596,78 miliar kepada 168.111 peserta Kartu Prakerja gelombang pertama. Setiap orang mendapat dana insentif Rp 3,55 juta, tetapi berbentuk nontunai dan tidak bisa dicairkan.
Presiden Jokowi mengatakan, pada awalnya Kartu Prakerja disiapkan untuk program pelatihan secara offline.
Program ini menurutnya sudah didesain sejak Oktober 2019 guna memberikan pelatihan seperti teknik coding, teknik programming, barista dan chef. Dia pun mengklaim bahwa program Kartu Prakerja sudah bukan murni program pelatihan. Dia menyebutnya sebagai program semi bansos.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjelaskan alasan fungsi Kartu Pra Kerja berubah menjadi jaring pengaman sosial saat pandemi COVID-19.
"Kenapa Kartu Pra Kerja ini dikonversi menjadi jaring pengaman sosial? Karena program yang sebetulnya untuk reskilling dan upskilling ini karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock, demand shock, supply shock dan production shock maka tentu kita memberikan kepada mereka yang dirumahkan, karena untuk melakukan PHK itu memakan waktu, tidak immediate," kata Airlangga di kantornya di Jakarta, Rabu.
Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Program Mitigasi Dampak Covid-19 pada Sektor Riil" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Pemerintah membuka pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang pertama pada 11-16 April 2020. Tercatat sebanyak 5.965.048 pengguna (user) yang melakukan pendaftaran program Kartu Prakerja tahap I denga 4,428 juta pendaftar terverifikasi melalui email dan yang sesuai dengan kriteria sebanyak 2,07 juta peserta.
Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya akan meloloskan sebanyak 200 ribu peserta untuk mengikuti pelatihan. Target seluruh penerima manfaat Kartu Pra Kerja adalah 5,6 juta orang pekerja.
Baca juga: Gubernur Jatim Salurkan Bansos Rp6,7 Miliar untuk Buruh Rokok dan Warga Bojonegoro
Mereka yang berhasil mendapatkan Kartu Pra Kerja akan mendapat insentif total sebesar Rp3,55 juta. Rinciannya adalah bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital.
Dana insentif akan ditransfer melalui rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta. Insentif tersebut terdiri dari 2 bagian. Pertama, insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 2,4 juta terdiri dari Rp600.000 per bulan. Sedangkan bagian kedua, insentif pascapengisian yaitu survei evaluasi sebesar Rp50.000 per surveinya, dengan 3 survei yang memiliki total Rp150.000
Adapun 8 platform digital yang dinyatakan pemerintah untuk memberikan pelatihan adalah Tokopedia, Ruangguru melalui platform Skill Academy, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Pijarmahir.
"Selain Kartu Pra Kerja kita juga sudah punya banyak BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan itu seperti sudah dijelaskan dalam BLT itu paketnya Rp105 triliun, di dalam paket Rp105 triliun ada tambahan untuk Kartu Pra Kerja sebesar Rp10 triliun," tambah Airlangga.
Sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 20 juta penerima manfaat, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang ditambahkan Rp200 ribu per kepala keluarga, program padat karya di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Pekerjaan Umum dan program lainnya.
"Sehingga ini menjadi salah satu daripada jaringan pengaman sosial bukan satu-satunya," ungkap Airlangga.
Menurut Airlangga, Kartu Pra Kerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka yang kehilangan pekerjaan juga sifatnya sementara.
"Artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi Kartu Pra Kerja sesuai desain awal yaitu untuk upskilling dan reskilling.
Baca juga: BLT DBHCHT: Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan untuk 4.207 Buruh Rokok di Surabaya
Pelatihan dari Kartu Pra Kerja pun dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga pada saat kondisi ekonomi pulih, para pekerja memperoleh keahlian tambahan.
"Selain mendapatkan skill tambahan juga nanti punya kemampuan untuk 4 bulan ditambah bantuan sebesar Rp600 ribu," tambah Airlangga.
Airlangga juga menjelaskan bahwa selanjutnya Kartu Pra Kerja tetap ada pelatihan yang online maupun offline.
"Jadi tidak 5,6 juta itu seluruhnya nanti akan pelatihan online. Ini melihat situasi kapan PSBB ini akan berakhir. Pada saat PSBB berakhir pelatihan akan dilakukan secara dual track, offline dan online sehingga tentu tidak benar apa yang selama ini beredar dan seluruhnya akan diberikan dana pelatihan Rp5,6 triliun hanya diberikan kepada mereka yang bekerja atau belajar secara online," jelas Airlangga.
Kartu Prakerja juga menimbulkan ‘korban’ dengan mundurnya staf khusus Presiden yang juga CEO Ruangguru Adhamas Belva Devara.
Belva mengakui pengunduran dirinya dipicu dengan keikutsertaan perusahaan miliknya Ruang Guru dalam program Kartu Prakerja yang mendapat banyak kritik dari masyarakat.
Masyarakat menganggap keterlibatan Belva bakal menimbulkan ketindaknyamanan dan prasangka negatif karena ia adalah seorang staf khusus Presiden.
Namun, dibalik polemik Kartu Prakerja yang menimbulkan pro dan kontra, Presiden Jokowi berusaha keras untuk meredam gejolak di masyarakat terkait di-PHK yang dialami para pekerja akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Semua kebijakan pemerintah pasti menimbulkan pro dan kontra. Tapi bagaimana menyingkapinya dengan rasional dan pikiran terbuka lebih dibutuhkan. Untuk para pencari kerja semoga mendapatkan manfaat lebih dari Kartu Prakerja yang totalnya hanya Rp 3,55 juta. Semoga. (*)
Editor : Eko Yudiono