Pemprov Jatim Melalui Dishut Jatim Siap Dukung FOLU Net Sink 2030


Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada Sosialisasi SUB Nasional Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 region Jawa di Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu (15/5)

MERAHPUTIH I SURABAYA  - Pemprov Jatim melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memastikan action plan yang tengah disusun dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan mendukung Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 bukan sekedar rencana kerja semata.

Lebih dari itu, action plan yang disusun tersebut secara simultan akan diwujudkan dalam bentuk contribution action atau langkah kontribusi nyata upaya pelestarian lingkungan di Indonesia khususnya di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur Adhy saat membuka Sosialisasi SUB Nasional Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 region Jawa di Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu (15/5).

Pembukaan sosialisasi ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Jawa Timur didampingi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selaku Ketua Harian II Tim Kerja FOLU Sink 2030, dan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi.

"Kami pastikan bahwa dokumen operasional Jawa Timur akan segera ditetapkan lengkap dengan action plan nya. Dan kami pastikan bahwa action plan bukan sekedar plan tapi betul-betul contribution action untuk bagaimana pelestarian lingkungan dan mendukung FOLU Net Sink 2030," tegas Adhy Karyono.

Ia pun menyampaikan pentingnya pembahasan dan langkah konkret pelestarian lingkungan harus terus diupayakan. Salah satunya melalui program FOLU Net Sink 2030 yang memiliki tujuan sangat penting, yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

"Saya kira sosialisasi pada hari ini adalah sangat penting untuk bisa membuka wawasan menyamakan persepsi tentang bagaimana FOLU net sink 2030 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan melalui sosialisasi ini," ujarnya.

Hal tersebut lantaran isu kerusakan alam saat ini tidak hanya menjadi perhatian para pemerhati lingkungan saja melainkan menjadi perhatian semua pihak. Karena kerusakan lingkungan sangat berkaitan erat dengan hajat hidup manusia saat ini dan generasi di masa yang akan datang.

"Kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait agar implementasi dari Indonesia FOLU Net Sink 2030 sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ucapnya.

Adhy Karyono menjelaskan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Jawa Timur akan dilakukan penyusunan rencana kerja yang nantinya menjadi arahan dan acuan yang jelas dalam memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan serta mengembangkan potensi dan sumber daya di Jawa Timur.

Orang nomor satu di Jatim ini menargetkan rencana kerja tersebut akan segera diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Jawa Timur dalam waktu singkat tidak lebih dari 3 hari.

"Kita sudah punya tim dan target-target yang harus kita lakukan sampai nanti penyusunan dokumen rencana kerja FOLU Net Sink Indonesia Jawa Timur kalau tadi Pak Dirjen mengatakan satu minggu, berarti saya mengatakan tiga hari, kalau bisa besok sudah bisa saya tanda tangani," selorohnya.

Ditambahkannya, Hal tersebut selaras dengan visi RPJPD Jatim 2025-2045, yaitu Jawa Timur berakhlak, maju, berdaya saing global, berkelanjutan dan sejahtera. Dimana satu diantaranya adalah upaya pencapaian intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.

"Pemerintah dan segenap masyarakat di Jawa Timur siap mendukung dan bersinergi dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui pembentukan tim pelaksana penyusunan rencana kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan keputusan gubernur," tegasnya.

Pentingnya pelestarian lingkungan menurut Adhy Karyono harus dipahami bersama oleh semua pihak apalagi pemerintah. Karena itu ia juga meminta kepada Bupati Walikota di Jawa Timur untuk menyamakan persepsi dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan program-program pelestarian lingkungan.

"Kepada Bupati Walikota saya mohon untuk bisa membawa isu tentang lingkungan menjadi sangat penting dan semua dokumen pembangunan juga harus diselaraskan dan tentu harus yang mengalokasikan anggarannya di bidang kelestarian lingkungan," pintanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan terima kasih atas komitmen tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kaitan pengelolaan hutan dan pelestarian lingkungan di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan anggaran yang tidak sedikit telah dialokasikan Pemprov Jatim untuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

"Ini menunjukkan betapa komitmennya Provinsi Jawa Timur terkait dengan pengelolaan hutan Lestari di provinsi ini dan saya dengar kabar dari Pak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur anggaran untuk Kepala Dinas Kehutanan ini juga relatif cukup tinggi tidak kurang hampir Rp 250 miliar, kami terima kasih perhatian bapak cukup serius," kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq.

Di kesempatan yang sama Pj. Gubernur Jatim menerima buku Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan bibit pohon dari Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selaku Ketua Harian II Tim Kerja FOLU Sink 2030.

Nampak hadir Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi, Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Ketua Harian 1 Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Juga Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, dan sejumlah Bupati Walikota di Jawa Timur. (red)