Pj. Gubernur Jawa Timur Hadiri Penyampaian Laporan Keuangan di Jakarta
Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Centre, Senin (8/7).
MERAHPUTIH I JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Centre, Senin (8/7). Acara yang bertemakan "Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045" tersebut juga dihadiri oleh segenap anggota Kabinet Indonesia Maju.
Dalam acara tersebut, pemerintah pusat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pj. Gubernur Adhy Karyono menyampaikan bahwa ini merupakan pernyataan yang sangat menarik dari Presiden Joko Widodo. "Sebagai pengelola keuangan APBN dan APBD, kita wajib menjaga akuntabilitas," ujar Adhy.
Adhy menambahkan bahwa opini WTP bukanlah fenomena yang harus dirayakan secara berlebihan. "WTP adalah suatu proses yang wajib dan kita harus mempertanggungjawabkan semua keuangan negara," tambahnya.
Pj. Gubernur Adhy juga menyatakan kesiapan Jawa Timur untuk melaksanakan dan mendukung arahan-arahan Presiden Jokowi terkait opini WTP. Hal ini diharapkan dapat memotivasi setiap pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur untuk selalu mencapai WTP.
"Ini akan kami terapkan di provinsi, baik perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Agar tidak melihat WTP ini sebagai orientasi akhir. Karena WTP memang wajib, harus terus dipertahankan, dan kita harus meningkatkan akuntabilitas," tegasnya.
Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
"Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit dan pasti diperiksa. Jadi sudah kewajiban kita menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankannya secara baik," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kewajiban ini dalam menghadapi tantangan global saat ini, seperti tahun politik, perang dagang yang semakin memanas, dan perubahan iklim yang semakin nyata.
"Kita lihat pertumbuhan ekonomi global juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwa ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini mencapai 5,11 persen," pungkasnya. (red)
